DPRD Sumbar Rencanakan Raker dengan Pemprov, Antisipasi Wacana Pemangkasan Bandara Internasional

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana akan menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Pemprov Sumbar untuk membahas wacana pemangkasan status bandara internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi kepada TribunPadang.com pada Kamis (16/2/2023).

Supardi mengatakan, DPRD dan Pemprov Sumbar mesti berkonsentrasi membahas wacana pemangkasan bandara internasional, mengingat Sumbar punya Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di Padang Pariaman.

Meski kata dia, wacana pemangkasan tersebut belum jelas titik terangnya, dan belum ada kepastian bandara mana yang akan dicabut penerbangan internasionalnya.

"Rapat kerja DPRD dan Pemprov Sumbar itu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi jika BIM turun grade, tentunya seusai kewenangan bagaimana bandara ini tetap bertaraf internasional," ujar Supardi.

Baca juga: Sejarah Berdirinya BIM, Bandara Internasional Sumbar yang Dikhawatirkan Turun Kelas jadi Nasional

Ia menuturkan, sejauh ini, keberadaan bandara internasional di Sumbar sangat strategis, apalagi Sumbar ialah daerah yang punya daya tarik di kepariwisataan dan kebudayaan.

Menurutnya, jika BIM turut dicabut status internasionalnya, maka pastinya akan merugikan Sumbar.

"Walau bagaimanapun harus kita akui Sumbar masih bermasalah dengan transportasi, baik itu laut, maupun darat, misalnya soal pembangunan jalan tol. Salah satu prioritas kita itu ya tranportasi udara," lanjutnya.

Adapun kata dia, keberadaan BIM di Sumbar sangat penting mengingat Pemprov Sumbar punya program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 yang diharapkan menjadi magnet jutaan wisatawan untuk berkunjung ke Ranah Minang.

Tak tanggung-tanggung, menurutnya, Pemprov seharusnya punya target lebih soal VBWS, bukan soal kuantitas pelancong, tapi kualitas.

Baca juga: Soal Pemangkasan Bandara Internasional, Pengamat: Kalau BIM Tak Setuju, Sumbar di Posisi Strategis

"Maka tentu posisi Bandara Internasional Minangkabau sangat strategis, kalau kata gubernur target wisatawannya domestik, kalau bagi saya harusnya luar negeri," kata dia.

"Bagaimana kita bisa menggaet para pelancong dari luar negeri yang berkualitas, bukan tentang kuantitas, tak perlu 8 juta, 1 atau 2 juta cukup, tapi yang datang yang betul-betul menikmati wisata di Sumbar," tambah politisi dari Partai Gerindra ini.

Oleh sebab itu, kata dia, kebutuhan bandara internasional di Sumbar ialah suatu kewajiban.

Adapun masalah kekhawatiran adanya eksodus atau tamu gelap, menurutnya bukan suatu persoalan. Ia menilai sebetulnya yang menjadi konsen pemerintah pusat ialah pengawasan ketat di semua pintu masuk ke dalam dan luar negeri.

"Saya pastikan bahwa Bandara ialah suatu yang sangat penting, dan kita sangat bergantung dengan BIM ini. Kalau seandainya BIM diturunkan gradenya, saya tak bisa membayangkan, tentunya dari sisi pariwisata akan morat marit, dan ke depannya susah bagi kita untuk eksis di bidang kepariwisataan," pungkas Supardi.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi Dukung Rencana Pemerintah Pangkas Bandara Internasional

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Pemerintah berencana memangkas bandara (airport) internasional di Indonesia menjadi 15 saja.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).

"Di situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri. Utamanya, agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri. Sehingga, konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.

Selain itu, Erick mengatakan, pemangkasan jumlah bandara internasional di Indonesia juga bertujuan mengurangi WNI yang berlibur ke luar negeri.

"Yang kita tidak mau kan membuka airport sebesar-besarnya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri," ungkap Erick.

"Padahal kalau kita lihat pariwisata itu 70 persen lokal, 30 persen asing. Kenapa Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) juga sekarang mendorong percepatan pariwisata bisa mulai recover," lanjutnya. (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)