BEM SB Demo Suarakan Nasib Guru Honorer, Kepala Disdik Sumbar: Sudah Jadi Perhatian Pemprov
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mewakili gubernur mengatakan, tuntutan massa aksi akan disampaikan ke Gubernur Mahyeldi.
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
Mahasiswa melakukan aksi ini juga bertepatan dengan momentum hari guru.
Massa aksi menyuarakan aspirasi perihal kesejahteraan guru khusunya honorer, pemerintah dinilai gagal memprioritaskan guru.
Pantauan TribunPadang.com di lokasi, sejumlah spanduk yang dibawa peserta aksi bernada keresahan, diantaranya 'Pemerintah kian eksis, guru honorer makin krisis'.
Lalu, spanduk lainnya bertuliskan 'Mimpi ingin pintar, tapi guru tak dibayar', Tanpa guru, tak akan jadi presiden, menteri, DPR'.
Koordinator pusat BEM SB Irwandi mengatakan, ada tiga butir tuntutan massa aksi.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Padang Ajukan Interpelasi ke Wako, Junaidi Hendri: Carikan Solusi Bagi Guru Honorer
Pertama, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar memperjelas regulasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) profesi guru dan menyelesaikan semua permasalahan rekrutmen PPPK profesi guru di Sumbar hingga tuntas.
Kedua, mendadak Pemprov Sumbar dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya guru di Sumbar.
Ketiga, mendesak Pemprov Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk guru honorer di Sumbar.
"Kesejahteraan guru harusnya ditingkatkan lagi, Infrastruktur pendidikan juga begitu, dari segi pembangunannya tidak merata, jangan fokus ke Kota Padang saja, sementara daerah lain luput dari perhatian," ujar Irwandi.
Soal perlindungan hukum, katanya, ada honorer yang diintimidasi dan diancam dipecat ketika melakukan aksi beberapa bulan lalu di DPRD Padang.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Angkat Bicara Soal Nasib Guru Honorer di Padang, dari Awal Sudah Diingatkan
Hal itu juga yang menjadi sorotan bagi massa aksi sehingga tidak boleh ada lagi ancaman ketika honorer menyampaikan aspirasi.
"2023 tak ada lagi honorer, tapi ada mereka yang sudah dinyatakan lolos tes PPPK tapi masih belum diangkat, ini permasalahannya. Ada 1.200 lebih di Kota Padang yang belum diangkat itu," pungkas dia.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)