BEM SB Demo Suarakan Nasib Guru Honorer, Kepala Disdik Sumbar: Sudah Jadi Perhatian Pemprov

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pemprov Sumbar menemui massa aksi dari BEM Sumatera Barat (Sumbar) yang menyuarakan soal kesejahteraan guru honorer, di pekarangan Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/11/2022) sore.

Pihak Pemprov Sumbar diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, lantaran Gubernur Mahyeldi sedang tidak berada di tempat.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mewakili gubernur mengatakan, tuntutan massa aksi akan disampaikan ke Gubernur Mahyeldi.

Kata dia, aspirasi mahasiswa soal kesejahteraan guru honorer juga menjadi perhatian Pemprov.

Pemerintah, lanjutnya akan selalu meningkatkan kesejahteraan guru, PNS, PPPK, maupun honorer.

Baca juga: Momentum Hari Guru: BEM SB Demo Kantor Gubernur Sumbar, Soroti Nasib Guru Honorer

Di Sumbar sendiri, ujarnya, ada sekitar 4.900 lebih guru honorer, dan 2.523 diantaranya sudah lulus passing grade PPPK.

"Dan 1.925 orang diantaranya sudah ada penempatan," kata Barlius di depan seluruh massa aksi.

Adapun kata dia, di Sumbar masih ada sekitar 2.400 guru honorer yang belum lulus pasing grade.

Lebih lanjut dikatakannya, Kemenpan RB juga mendorong Pemda untuk mendaftarkan semua guru honorer ke dalam sistem.

"Secara berangsur kita selalu memaksimalkan PPPK. PPPK itu dibayar dengan APBD, sementara tes, penempatan dan kuota diputuskan pusat," imbuhnya.

Baca juga: Video Viral Hari Ini di Tiktok, Guru Honorer Curhat Cuma Digaji Rp50 Ribu di Hadapan Presiden Jokowi

Lalu, Barlius juga mengatakan bahwa ia pernah jadi guru honorer selama tiga tahun, dan 25 tahun menjadi guru PNS.

"Dibayar 5 ribu perjam, 30 jam mengajar dibayar Rp 150 ribu sebulan, jadi saya cukup paham soal aspirasi mahasiswa ini," pungkas dia.

Usai berdialog, mahasiswa dari BEM SB belum merasa puas dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk membicarakan keresahan mahasiswa tersebut.

Setelahnya, Pemprov melalui Barlius menyambut keinginan peserta aksi. Direncakan dalam sepekan akan ada pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Mahyeldi.

Diberitakan sebelumnya, seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Ribuan Guru Honorer di Padang Gagal Jadi PPPK Tahun Ini, FGLPG Minta Jaminan Diangkat Tahun Depan

Mahasiswa melakukan aksi ini juga bertepatan dengan momentum hari guru.

Massa aksi menyuarakan aspirasi perihal kesejahteraan guru khusunya honorer, pemerintah dinilai gagal memprioritaskan guru.

Pantauan TribunPadang.com di lokasi, sejumlah spanduk yang dibawa peserta aksi bernada keresahan, diantaranya 'Pemerintah kian eksis, guru honorer makin krisis'.

Lalu, spanduk lainnya bertuliskan 'Mimpi ingin pintar, tapi guru tak dibayar', Tanpa guru, tak akan jadi presiden, menteri, DPR'.

Koordinator pusat BEM SB Irwandi mengatakan, ada tiga butir tuntutan massa aksi.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Padang Ajukan Interpelasi ke Wako, Junaidi Hendri: Carikan Solusi Bagi Guru Honorer

Pertama, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar memperjelas regulasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) profesi guru dan menyelesaikan semua permasalahan rekrutmen PPPK profesi guru di Sumbar hingga tuntas.

Kedua, mendadak Pemprov Sumbar dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya guru di Sumbar.

Ketiga, mendesak Pemprov Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk guru honorer di Sumbar.

"Kesejahteraan guru harusnya ditingkatkan lagi, Infrastruktur pendidikan juga begitu, dari segi pembangunannya tidak merata, jangan fokus ke Kota Padang saja, sementara daerah lain luput dari perhatian," ujar Irwandi.

Soal perlindungan hukum, katanya, ada honorer yang diintimidasi dan diancam dipecat ketika melakukan aksi beberapa bulan lalu di DPRD Padang.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Angkat Bicara Soal Nasib Guru Honorer di Padang, dari Awal Sudah Diingatkan

Hal itu juga yang menjadi sorotan bagi massa aksi sehingga tidak boleh ada lagi ancaman ketika honorer menyampaikan aspirasi.

"2023 tak ada lagi honorer, tapi ada mereka yang sudah dinyatakan lolos tes PPPK tapi masih belum diangkat, ini permasalahannya. Ada 1.200 lebih di Kota Padang yang belum diangkat itu," pungkas dia.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)