Momentum Hari Guru: BEM SB Demo Kantor Gubernur Sumbar, Soroti Nasib Guru Honorer
Massa aksi menyuarakan aspirasi perihal kesejahteraan guru khusunya honorer, pemerintah dinilai gagal memprioritaskan guru.
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/11/2022).
Mahasiswa melakukan aksi bertepatan dengan momentum hari guru.
Massa aksi menyuarakan aspirasi perihal kesejahteraan guru khusunya honorer, pemerintah dinilai gagal memprioritaskan guru.
Pantauan TribunPadang.com di lokasi, sejumlah spanduk yang dibawa peserta aksi bernada keresahan, diantaranya 'Pemerintah kian eksis, guru honorer makin krisis'.
Lalu, spanduk lainnya bertuliskan 'Mimpi ingin pintar, tapi guru tak dibayar', Tanpa guru, tak akan jadi presiden, menteri, DPR'.
Baca juga: Respons 2 Hari Demo Mahasiswa, Rektor UIN Imam Bonjol Akhirnya Temui Massa Aksi
Koordinator pusat BEM SB Irwandi mengatakan, ada tiga butir tuntutan massa aksi.
Pertama, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar memperjelas regulasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) profesi guru dan menyelesaikan semua permasalahan rekrutmen PPPK profesi guru di Sumbar hingga tuntas.
Kedua, meminta Pemprov Sumbar melakukan pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya guru di Sumbar.
Ketiga, mendesak Pemprov Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk guru honorer di Sumbar.
"Kesejahteraan guru harusnya ditingkatkan lagi, Infrastruktur pendidikan juga begitu, dari segi pembangunannya tidak merata, jangan fokus ke Kota Padang saja, sementara daerah lain luput dari perhatian," ujar Irwandi.
Baca juga: Mahasiswa Demo Bawa Isu Pelecehan oleh Dosen, Ketua Senat UIN Imam Bonjol Padang: Mana Buktinya?
Soal perlindungan hukum, katanya, ada honorer yang diintimidasi dan diancam dipecat ketika melakukan aksi beberapa bulan lalu di DPRD Padang.
Hal itu juga yang menjadi sorotan bagi massa aksi sehingga tidak boleh ada lagi ancaman ketika honorer menyampaikan aspirasi.
"2023 tak ada lagi honorer, tapi ada mereka yang sudah dinyatakan lolos tes PPPK tapi masih belum diangkat, ini permasalahannya. Ada 1.200 lebih di Kota Padang yang belum diangkat itu," pungkas dia.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)
