Bupati Solok dan Manajemen Pabrik AQUA Bertemu, Bahas Solusi 101 Karyawan Kena PHK

TRIBUNPADANG.COM,SOLOK - Bupati Solok Epyardi Asda menggelar pertemuan dengan manajemen PT. Tirta Investama pabrik AQUA di Kantor Bupati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (7/11/2022).

Pertemuan itu membahas soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 101 buruh di PT. Tirta Investama atau AQUA Solok pada 19 Oktober lalu.

Dalam pertemuan itu, Epyardi Asda mendesak agar manajemen AQUA segera mencabut keputusan PHK terhadap 101 pekerja.

"Ini pabrik berada di tempat kami di Kabupaten Solok, bagaimana prosesnya dari awal saya sangat mengetahuinya. Termasuk perjanjian dari awal agar memprioritaskan warga Kabupaten Solok," kata Epyardi.

Epyardi mengatakan, ia akan menunggu keputusan soal nasib pekerja yang di-PHK tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.

Baca juga: Didesak Bupati Cabut PHK 101 Pekerja, Manajemen Pabrik AQUA Solok: Kami Bahas Dulu di Internal

"Saya tunggu keputusan ini dalam waktu 24 jam kepada perusahaan untuk mengambil keputusan agar mengembalikan warga saya yang di-PHK," ujarnya.

Epyardi Asda menekankan kalau dirinya tidak main-main atas permasalahan 101 warganya yang di-PHK.

"Jika tidak saya akan bertindak sebagaimana hak saya sebagai bupati. Artinya saya tidak main-main dengan persoalan ini," kata Epyardi.

Legal Affairs PT. Tirta Investama atau pabrik AQUA Solok Luqman, mengatakan pihaknya menyanggupi permintaan Bupati Solok Epyardi Asda untuk memutuskan tindaklanjut terhadap 101 pekerja yang di-PHK.

"Apa yang diminta bupati, akan kita sampaikan hasilnya paling lambat pagi besok," kata Luqman, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Desak Pabrik AQUA Cabut PHK 101 Pekerja, Bupati Solok: Kalau Tidak Saya akan Bertindak

Sebelumnya, dalam pertemuan itu Luqman menjelaskan telah terjadi kesalahpahaman terkait upah lembur yang dituntut pekerja dengan cara aksi mogok.

"Kami masih berselisih paham mengenai pembayaran upah lembur satu jam pada waktu istirahat,” ujarnya.

Menurut ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AQUA dan peraturan perundangan yang berlaku, lanjut Luqman, upah lembur hanya dibayarkan pada saat pekerja melakukan aktivitas kerja pada jam kerja, bukan pada saat karyawan sedang beristirahat.

"Perusahan pada intinya tetap mematuhi segala aturan yang ada, ini adalah pertanyaan yang mendasar apakah hak lembur pada waktu jam istirahat tergolong hak pekerja atau tidak,” ungkapnya.

Terkait apa yang ditegaskan bupati kepada pihak AQUA dalam pertemuan itu, Luqman berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati hingga esok hari (Selasa 8/11/22).

Baca juga: Penjelasan Manajemen Pabrik AQUA Solok Soal PHK 101 Karyawan, Berawal dari Beda Tafsir Aturan Lembur

"Tentu apa yang diminta bupati pada hari ini kami sampaikan dulu ke atasan dan dibicarakan dulu dengan internal," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Ratusan buruh PT. Tirta Investama atau AQUA Solok berdemonstrasi di depan kantor Wali Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (31/10/2022).

Demonstrasi ini bentuk protes buruh di perusahaan tersebut yang di-PHK oleh perusahaan.

Perwakilan buruh Fuad Zaki mengatakan, ada 101 karyawan yang di-PHK sepihak karena melakukan aksi mogok kerja sejak 10 Oktober lalu.

Aksi mogok kerja tersebut, kata Zaki, dilakukan sebagai bentuk protes karena pihak perusahaan diduga tidak membayarkan upah lembur karyawan sejak 2016-2022 atau selama 6 tahun.

Baca juga: Bupati Epyardi Janji Selesaikan Masalah Pabrik AQUA Solok dan 101 Buruh Kena PHK

"Kita melakukan mogok secara sah dan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang, tetapi perusahaan melakukan PHK sepihak," kata Fuad kepada Tribunpadang.com.

Dalam aksi ini, Fuad ingin menyampaikan aspirasi buruh kepada Bupati Solok Epriyadi Asda.

Menanggapi itu, Bupati Solok Epyardi Asda mengupayakan tidak akan ada PHK sepihak oleh PT. Tirta Investama atau AQUA terhadap 101 buruh yang melakukan aksi mogok kerja.

Epyardi akan melayangkan surat ke perusahaan dan menyatakan tidak ada satupun pekerja di PT. Tirta Investama yang di-PHK.

Ia juga menilai keputusan PHK sepihak juga tidak bisa diterima karena tanpa persetujuan pekerja.

Baca juga: POPULER SUMBAR: Buruh Pabrik AQUA Solok Demosntrasi dan Pura-pura Lapor Penemuan Bayi di Pariaman

"Akan kita kirim surat dan mengundang pihak perusahaan untuk berdialog pada Senin depan. Tidak ada yang namanya PHK sepihak," katanya setelah mendengarkan aspirasi pekerja di Kantor Wali Nagari Batang Barus, Senin (31/10/2022).

Epyardi megatakan, pemerintah akan mencarikan jalan keluar atas perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

"Saya akan mendengarkan juga bagaimana keterangan dari pihak manajemen perusahaan dan kita akan mencari mana yang benar," katanya.

Epyardi menegaskan, kalau perusahaan memang bersalah dan tidak memberikan hak pekerja sebagaimana yang dituntut, ia akan mengedepankan penyelesaian lewat jalur hukum.

"Saya sangat mendukung adanya investasi di daerah ini, tetapi hukum tetap harus dikedepankan dalam berivestasi, termasuk pemenuhan hak pekerja," katanya.

Baca juga: Tuntut Pembatalan PHK Sepihak, Ratusan Buruh Pabrik AQUA di Solok Gelar Demonstrasi

Epyardi berjanji akan mencarikan jalan keluar atas persoalan ini secepatnya.

"Kami akan memproses, mempelajari dan menimbang masalah ini. Tapi yang jelas, saya tegaskan tidak ada satupun yang di-PHK oleh perusahaan," katanya.