Breaking News:

KSPSI Sumbar Harap Ada Kenaikan Signifikan UMP di Tahun 2022

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat (Sumbar) berharap ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Bangka Pos
Ilustrasi - Upah Minimum Provinsi- Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat (Sumbar) berharap ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar Arsukman Edy mengatakan saat ini kenaikan UMP itu tengah dibahas oleh dewan pengupahan.

Baca juga: Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2022 se Sumbar Mengacu kepada UMP

Baca juga: Disnaketrans Sumbar Pastikan UMP Sumbar 2022 Naik, Diumumkan Paling Lambat 21 November 

"Perwakilan kita ada di dewan pengupahan, sedang rapat. Mungkin nanti ketika sudah ada gambaran kita kabari. Belum ada keputusan tentang UMP," ungkap Arsukman Edy, Senin (15/11/2021).

Arsukman Edy menambahkan dewan pengupahan terdiri atas tiga unsur, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Baca juga: Jadwal Peparnas Papua 2021: Tim Sepak Bola Papua Jumpa Jabar, Selengkapnya Pertandingan Hari Ini

Baca juga: Polisi sebut Sopir dan Penumpang Mobil yang Terjepit saat Kecelakaan di Padang Sudah Dilarikan ke RS

Baca juga: Apa Kesulitan yang Kamu Gadapi Saat Melakukan Push Up, Pull Up, Sit Up dan Vertical Jump ?

"Itulah yang hari ini sedang rapat terkait kenaikan UMP. Berapa kenaikan yang memungkinkan untuk Sumbar," jelasnya.

Meski begitu, Arsukman Edy berharap UMP Sumbar 2022 naik signifikan dengan kondisi sekarang.

Namun, di sisi lain pihaknya juga taat aturan sebab aturan sudah dikeluarkan.

Baca juga: Simak Kumpulan Resep Olahan Telur Agar Menu Makanan Tidak Membosankan

Baca juga: KMP Pulau Simasin Mati Mesin di Perairan Selat Sipora, Tim SAR Mentawai Evakuasi 109 Penumpang

"Ini yang mesti kita pelajari, berapa besar kenaikannya, apakah di kondisi sekarang bisa diterima atau tidak," ucap Arsukman Edy.

Ketentuan UMP, kata Arsukman Edy, sudah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Baca juga: Simak Kumpulan Resep Camilan yang Cocok Disantap Saat Bersantai

Baca juga: Semarak Hari Sumpah Pemuda di Padang: Ada Festival Rangmudo Marandang, dan Bazar Ekonomi Kreatif

Formulanya disusun berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sumbar, inflasi, dan daya beli Sumbar.

"Besaran UMP sedang digodok. Apapun yang ditetapkan, di kondisi sekarang ini harus sabar, saling pengertian, bagaimana dunia usaha tetap jalan, pekerja tidak di PHK, dan kita berharap UMP naik," tegas Arsukman Edy. (*)


Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved