Breaking News:

Disnaketrans Sumbar Pastikan UMP Sumbar 2022 Naik, Diumumkan Paling Lambat 21 November 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan akan menaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2022.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Bangka Pos
Ilustrasi - Upah Minimum Provinsi- Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan akan menaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2022.

Kenaikan upah minimum 2022 tersebut akan diumumkan oleh gubernur pada 21 November 2021 mendatang.

Baca juga: Daftar 7 Hoaks yang Dibantah Jokowi di UU Cipta Kerja, Soal Upah Minimum hingga Amdal yang Dihapus

Baca juga: Jadwal Peparnas Papua 2021: Tim Sepak Bola Papua Jumpa Jabar, Selengkapnya Pertandingan Hari Ini

"Upah minimum tersebut akan ditetapkan dalam pekan ini. Formula penyesuaian upah minimum sudah dibahas bersama pihak terkait," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Sumbar, Yulitri Susanti, Senin (15/11/2021).

Pemprov Sumbar, katanya, tinggal memasukan data.

Baca juga: Polisi sebut Sopir dan Penumpang Mobil yang Terjepit saat Kecelakaan di Padang Sudah Dilarikan ke RS

Baca juga: Apa Kesulitan yang Kamu Gadapi Saat Melakukan Push Up, Pull Up, Sit Up dan Vertical Jump ?

Hingga saat ini belum ditetapkan, namun ia memastikan UMP Sumbar akan naik.

Akan tetapi, terkait besaran pihaknya belum bisa menyampaikan. 

"UMP tidak boleh turun. Penetapan UMP tergantung pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah. Jadi ada dasar hitungnya," ujar Yulitri Susanti.

Baca juga: JAWABAN Tematik Apa Tujuan Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Palapa?

Baca juga: Aturan Naik Kereta Api Antarkota November 2021, Kini Penumpang Bisa Gunakan Hasil Rapid Test Antigen

Ia mengungkapkan, setelah kenaikan UMP diumumkan, menurutnya tidak perlu ada pro kontra, karena dasar hitungannya jelas dan itu berlaku seluruh Indonesia. 

"Besaran UMP tergantung kondisi masing-masing daerah. Sebab kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah berbeda," jelas Yulitri Susanti.

Baca juga: KMP Pulau Simasin Mati Mesin di Perairan Selat Sipora, Tim SAR Mentawai Evakuasi 109 Penumpang

Baca juga: Simak Kumpulan Resep Olahan Telur Agar Menu Makanan Tidak Membosankan

Baca juga: Perjalanan Udara Luar Jawa-Bali Dapat Gunakan Swab Antigen, Penumpang Pesawat di BIM Naik

Ia berharap tidak ada riak-riak maupun komplain terhadap penetapan UMP nantinya, apalagi di masa pandemi Covid-19.

"Untuk satu hingga tiga tahun ke depan, kalau mengharapkan UMP naik signifikan kan tidak bisa, karena kondisi. Kita masih ada pengaruh dengan pandemi, meskipun kasus sudah mulai menurun," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved