Breaking News:

Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2022 se Sumbar Mengacu kepada UMP

Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Sumatera Barat (Sumbar) mengacu kepada upah minimum provinsi (UMP).

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Bangka Pos
Ilustrasi - Upah Minimum Provinsi- Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Sumatera Barat (Sumbar) mengacu kepada upah minimum provinsi (UMP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Sumbar Yulitri Susanti mengatakan, kabupaten dan kota di Sumbar tidak ada menetapkan besaran UMK tahun 2022.

Baca juga: Disnaketrans Sumbar Pastikan UMP Sumbar 2022 Naik, Diumumkan Paling Lambat 21 November 

Baca juga: Jadwal Peparnas Papua 2021: Tim Sepak Bola Papua Jumpa Jabar, Selengkapnya Pertandingan Hari Ini

"UMK kabupaten/kota se Sumbar belum ada, itu kan kabupaten/kota yang menghitung. Syarat UMK itu harus lebih tinggi daripada UMP," jelas Yulitri Susanti, Senin (15/11/2021).

Menurut Yulitri Susanti UMK disusun sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Baca juga: Polisi sebut Sopir dan Penumpang Mobil yang Terjepit saat Kecelakaan di Padang Sudah Dilarikan ke RS

Baca juga: Apa Kesulitan yang Kamu Gadapi Saat Melakukan Push Up, Pull Up, Sit Up dan Vertical Jump ?

Kemudian, pemerintah kabupaten/kota mengusulkan besaran UMK yang ditetapkan dewan pengupahan setempat.

"Tapi dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan perusahaan (Apindo), serikat pekerja dan pemerintah sendiri belum ada," jelas Yulitri Susanti.

Baca juga: JAWABAN Tematik Apa Tujuan Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Palapa?

Baca juga: Chord Kunci Gitar Lagu Minang, Sumpah Cinto Baganti Luko - Randa Putra: Kok Sampai Hati Bana

Baca juga: Aturan Naik Kereta Api Antarkota November 2021, Kini Penumpang Bisa Gunakan Hasil Rapid Test Antigen

Dengan demikian, UMK kabupaten kota mengacu kepada UMP.

"Sebaiknya sih harus menyusun UMK masing-masing, tapi untuk kabupaten kota di Sumbar belum ada," tutur Yulitri Susanti. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved