Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Akui Masih Ada Ketimpangan Pembangunan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperingati melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (1/10/2025). 

Acara ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Rusemy, anggota DPR RI Zigo Rolando, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, bupati, wali kota se-Sumbar, serta jajaran Forkopimda.

Rapat paripurna dengan tema “Bersama Membangun Sumbar Sejahtera dan Maju” ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Rusemy, anggota DPR RI Zigo Rolando, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, bupati serta wali kota se-Sumbar, dan jajaran Forkopimda.

Seluruh tamu undangan tampak mengenakan pakaian adat Minangkabau. Pantauan TribunPadang.com, rapat paripurna dimulai sekitar pukul 09.35 WIB.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya melestarikan budaya Minangkabau sekaligus menjadikannya arah pembangunan Sumbar ke depan.

“Hari ini, 1 Oktober 2025, kita kembali memperingati Hari Jadi Provinsi Sumbar ke-80. Peringatan ini tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan, tapi juga momentum untuk introspeksi sejauh mana komitmen kita terhadap tanah kelahiran ini,” ujar Muhidi.

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Annisa Sampaikan Pesan Persatuan

Muhidi juga mengingatkan agar masyarakat terus berpegang pada falsafah adat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah jati diri kita yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sekaligus kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, setiap regulasi baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga nagari, wajib berlandaskan falsafah ini,” tegasnya.

Muhidi turut memaparkan capaian pembangunan Sumbar pasca gempa 2009 dan pandemi Covid-19. Menurutnya, Sumbar terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor.

“Data 2024 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada di angka 76,43, menempati peringkat enam nasional dan kedua di Pulau Sumatera. Angka kemiskinan Maret 2025 tercatat 5,35 persen, jauh di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.

Namun, ia juga mengakui masih ada persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perlambatan ekonomi akibat keterbatasan fiskal serta kondisi geografis Sumbar.

“Kita harus jujur, masih ada masalah pemerataan pembangunan. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, hingga perantau untuk bersama-sama memajukan Sumbar,” tutup Muhidi.(*)