Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumbar: Ketua DPRD Sebut IPM Peringkat 6, Klaim Angka Kemiskinan Turun

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperingati dengan rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (1/10/2025).

Acara ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Rusemy, anggota DPR RI Zigo Rolando, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, bupati, wali kota se-Sumbar, serta jajaran Forkopimda.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan capaian penting pembangunan daerah.

Data 2024 mencatat Indeks Pembangunan Manusia Sumbar berada di angka 76,43, menempati peringkat enam nasional dan kedua di Pulau Sumatera.

Seluruh tamu undangan tampak mengenakan pakaian adat Minangkabau. Pantauan TribunPadang.com, rapat paripurna dimulai sekitar pukul 09.35 WIB.

Baca juga: Panen Tomat di Salimpek Solok Turun Drastis Akibat Cuaca Buruk, Banyak Buah Membusuk sebelum Dipetik

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya melestarikan budaya Minangkabau sekaligus menjadikannya arah pembangunan Sumbar ke depan.

“Hari ini, 1 Oktober 2025, kita kembali memperingati Hari Jadi Provinsi Sumbar ke-80. Peringatan ini tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan, tapi juga momentum untuk introspeksi sejauh mana komitmen kita terhadap tanah kelahiran ini,” ujar Muhidi.

Muhidi juga mengingatkan agar masyarakat terus berpegang pada falsafah adat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah jati diri kita yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sekaligus kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, setiap regulasi baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga nagari, wajib berlandaskan falsafah ini,” tegasnya.

Muhidi turut memaparkan capaian pembangunan Sumbar pasca gempa 2009 dan pandemi Covid-19. Menurutnya, Sumbar terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor.

Baca juga: Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Akui Masih Ada Ketimpangan Pembangunan

“Data 2024 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada di angka 76,43, menempati peringkat enam nasional dan kedua di Pulau Sumatera. Angka kemiskinan Maret 2025 tercatat 5,35 persen, jauh di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.

Namun, ia juga mengakui masih ada persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perlambatan ekonomi akibat keterbatasan fiskal serta kondisi geografis Sumbar.

“Kita harus jujur, masih ada masalah pemerataan pembangunan. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, hingga perantau untuk bersama-sama memajukan Sumbar,” tutup Muhidi.(*)