Breaking News:

Sumbar Peroleh Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut, Gubernur Mahyeldi Singgung Ketaatan pada Aturan

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan penghargaan berupa plakat dan piagam atas capaian mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Ist/Biro Adpim Setdaprov Sumbar
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan di daerah kepada Gubernur Mahyeldi di Auditorium Gubernur, Senin (25/10/2021) 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan penghargaan berupa plakat dan piagam atas capaian mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan di daerah kepada Gubernur Mahyeldi di Auditorium Gubernur, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut adalah berkat soliditas dari kepala daerah hingga OPD.

Baca juga: Pengembangan Waterfront City di Pariaman, Wako Genius Umar Minta Pemprov Sumbar Aspal Jalan 6 Km

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Tim Selesaikan Persoalan Aset Lahan Padang Industrial Park

"Perolehan WTP sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah keuangan," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan ada beberapa strategi untuk mempertahankan WTP diantaranya komitmen dari kepala daerah hingga OPD untuk patuh dalam pelaporan keuangan daerah.

Komitmen tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan tindaklanjut terhadap evaluasi BPK sehingga persoalan terkait temuan-temuan bisa diselesaikan dengan baik.

Baca juga: Ratusan Jabatan Struktural di Pemprov Sumbar Disederhanakan Jadi Fungsional, Ini Alasannya

Baca juga: Ratusan Jabatan Struktural di Pemprov Sumbar Disederhanakan, Bakal Jadi Fungsional, Ini Alasannya

Baca juga: Pemprov Sumbar Targetkan Vaksinasi 50 Persen hingga Akhir Oktober 2021

Kemudian dibutuhkan upaya untuk peningkatan SDM terutama bagi ASN bidang keuangan. Dengan SDM yang tangguh pertanggung jawaban keuangan hingga pelaporan bisa dilakukan sesuai aturan.

"ASN juga harus memahami semua aturan terkait keuangan daerah sehingga tidak ada yang ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan," ujarnya.

Penguatan terhadap SDM keuangan tersebut bisa dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum, BPKP hingga Perwakilan BPK.

Baca juga: 8 Jabatan Kepala OPD Pemko Padang Kosong, Pensiun hingga Hijrah ke Pemprov Sumbar

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Bonus untuk Atlet Peraih Medali PON Papua 2021, Emas Rp 200 Juta

Penguatan juga perlu dilakukan bagi panitia pengadaan barang dan jasa serta inspektur sehingga keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan.

Kekompakan dan soliditas antara kepala daerah juga mendukung capaian Opini WTP. Dengan soloditas itu maka OPD nyaman untuk bekerja sehingga tidak ada penyimpangan.

"Persoalan yang seringkali menjadi temuan adalah aset daerah karena itu mengoptimalkan aset juga bisa menjadi kunci," kata Gubernur.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Lantik Dua Pejabat, Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemprov Sumbar

Baca juga: Ratusan Peserta CPNS Pemprov Sumbar Gugur, BKD: Tanpa Berita Dianggap Mengundurkan Diri

Apalagi saat ini juga ada pemeriksaan pendahuluan BPK. Walaupun belum semua tapi hasilnya bisa ditindaklanjuti segera.

"Terimakasih kepada BPK dan jajaran, yang telah melaksanakan tugasnya. Pada akhirnya BPK juga akan menyelematkan kepala OPD dan kepala daerah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi," harap Mahyeldi. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved