Wilayah PPKM Level 1-3 di Sumbar Sudah Boleh Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdik: Guru Wajib Vaksin
Wilayah yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 sudah boleh menggelar sekolah tatap muka.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wilayah yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 sudah boleh menggelar sekolah tatap muka.
Namun sekolah-sekolah tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan.
"Semua guru wajib vaksin," tegas Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, Kamis (26/8/2021).
Ia menyatakan hampir semua guru di Sumbar sudah divaksin kecuali yang komorbid sebab memang direkomendasikan oleh dokter atau tenaga medis untuk belum vaksin.
Baca juga: Disdik Sumbar Tegaskan Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Gelar Sekolah Tatap Muka
Baca juga: Disdik Sumbar Catat 58.282 Siswa Sudah Daftar PPDB SMA/SMK, Panitia Sebut Verifikasi Mulai Dilakukan
Baca juga: Disdik Sumbar Sudah Dua Kali Gelar Uji Coba PPDB Online, Pendaftar Masih Relatif Jauh dari Target
Sementara untuk siswa, vaksinasi pun sudah dimulai.
Hanya saja ditekankan tidak ada pemaksaan atau diwajibkan.
"Akan tetapi setidaknya kita imbau ajak anak-anak kita itu untuk bisa vaksin," terang Adib.
Baca juga: Disdik Padang Usulkan Guru Honorer untuk PPPK, Totalnya Lima Ribu Guru
Baca juga: DPRD Bertemu Disdik Sumbar Bahas Polemik di SMKN 2 Padang, Maigus: Pakaian Adopsi Kearifan Lokal
Baca juga: Disdik Sumbar Buat Surat Edaran ke Seluruh Sekolah, Revisi Aturan yang Berpotensi Konflik
Adib menambahkan Dinas Pendidikan Sumbar bersama Dinas Kesehatan sudah membuat program gebyar vaksin untuk pelajar dan siswa.
Namun terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dalam waktu dekat.
Setidaknya, lanjut Adib, Dinas Pendidikan Sumbar akan membuat langkah-langkah terkait dengan bagaimana vaksin untuk siswa.
"Tentunya salah satu yang paling subtansial ialah akan ada nanti rekomendasi atau surat persetujuan dari orangtua agar anak-anak bisa vaksin dan juga untuk menghindari polemik yang ada," ujar Adib. (*)