Disdik Sumbar Buat Surat Edaran ke Seluruh Sekolah, Revisi Aturan yang Berpotensi Konflik

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) akan membuat edaran ke seluruh sekolah yang ada di Sumbar.

Seluruh sekolah diminta mengkaji dan menelaah lagi terkait aturan-aturan yang ada. 

Bukan saja soal seragam, namun aturan lain yang akan memicu potensi konflik.

Baca juga: Polemik Siswi Nonmuslim Wajib Berjilbab di SMKN 2 Padang, Komnas HAM Minta Disdik Telusuri Sekolah

Baca juga: Eks Wali Kota Padang Fauzi Bahar Buka-bukaan Awal Munculnya Aturan Siswi Harus Berjilbab

"Tidak hanya aturan soal seragam, tetapi juga termasuk hal lain yang akan memicu potensi-potensi konflik," ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri. 

Polemik yang tengah bergulir, kata Adib, harus diambil hikmahnya.

Kini pihaknya tinggal melihat ke sekolah-sekolah, seperti apa aturan yang berlaku di sekolah termasuk mekanisme persetujuan.

Meski kewenangan kepala sekolah dalam hal membuat regulasi, menurut Adib, harus ada pejabat yang melihat, mengamati dan  memberikan persetujuan. 

Baca juga: Soal Polemik Siswi Wajib Berjilbab, Kepala SMKN 2 Padang: Kita Cari Penyelesaian yang Baik

Baca juga: Kepala SMKN 2 Padang dan Kuasa Hukum Bertemu, Bicara Polemik Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab

"Ini akan kita coba perbaiki sesuai mekanisme yang berlaku," tambah Adib.

Terkait polemik di SMKN 2 Padang, sebut Adib, belum ada hasil secara tertulis dari tim yang diturunkan ke lapangan.

Akan tetapi salah satu hasil yang bisa dipastikan, memang ditemukan regulasi yang tidak pas di SMKN 2 Padang.

Menurut dia, solusinya regulasi itu harus direvisi dan diperbaiki.

Lalu terkait sanksi tegas untuk sekolah, belum dirapatkan.

Baca juga: Soal Polemik Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab, Kepala SMKN 2 Padang: Saya Siap Dipecat, Kalau. . .

Baca juga: Heboh Siswi Nonmuslim di SMKN 2 Padang Diminta Pakai Jilbab, Ini Kata Kadis Pendidikan Sumbar

Sebab belum ada jatuh keputusan di sekolah terhadap siswi yang tidak mau pakai jilbab.

"Sanksi tegas itu untuk sebuah kesalahan, sanksi tegas ini harus kita lihat porsi kesalahannya apa, ini harus kita sikapi secara bijaksana," jelas Adib.