Fraksi Demokrat Desak Pemprov Sumbar Ambil Langkah Ekstrem Lewat Ranperda Jalan Provinsi

Ringkasan Berita:

• Fraksi Demokrat mendesak Pemprov Sumbar berani mengambil langkah ekstrem, meminta perusahaan tambang dan industri ekstraktif wajib membangun jalan khusus industri
• Demokrat menilai, kendaraan angkutan tambang, perkebunan dan logistik berat yang melebihi kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST) permasalahan bagi umur layanan jalan.
• Kendaraan ODOL menyebabkan tekanan berlebih yang mempercepat kerusakan jalan secara signifikan. Akibatnya, biaya pemeliharaan membengkak dan risiko kecelakaan meningkat

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melontarkan kritik tajam sekaligus solusi konkret terhadap karut-marut infrastruktur jalan di ranah minang.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (11/5/2026), fraksi ini menyoroti bahwa jalan bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi logistik dan keselamatan nyawa masyarakat.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi harus menjadi cara atau jalan keluar bagi tata kelola infrastruktur yang selama ini dianggap masih lemah.

Baca juga: Ranperda Jalan Provinsi, Nasdem Sumbar: Terputusnya Akses Wilayah Tanggung Jawab Pemprov

Sengkarut ODOL dan Desakan Jalan Khusus Tambang

Salah satu poin paling krusial yang disoroti adalah dampak kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). 

Demokrat menilai, kendaraan angkutan tambang, perkebunan, dan logistik berat yang melebihi kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST) telah menjadi permasalahan bagi umur layanan jalan.

"Kendaraan ODOL ini menyebabkan tekanan berlebih yang mempercepat kerusakan jalan secara signifikan. Akibatnya, biaya pemeliharaan membengkak dan risiko kecelakaan meningkat," ujar Doni.

Fraksi Demokrat pun mendesak agar Pemerintah Provinsi berani mengambil langkah ekstrem dalam Ranperda ini. 

Mereka meminta perusahaan tambang dan industri ekstraktif diwajibkan membangun jalan khusus industri.

"Perusahaan harus punya tanggung jawab adil. Jangan sampai mereka meraup untung, tapi jalan publik yang hancur dan masyarakat yang menanggung risikonya. Distribusi hasil industri tidak boleh lagi membebani jalan umum," tegasnya.

Baca juga: Warga Ungkap Penyebab Lain Kecelakaan di Padang Besi: Tabrak Truk Parkir di Badan Jalan

Ketimpangan Pembangunan dan Rendahnya Standar Keselamatan

Selain masalah beban jalan, Demokrat membedah adanya ketimpangan pembangunan yang nyata. 

Kondisi jalan di koridor utama ekonomi dianggap jauh lebih mulus dibandingkan daerah pedalaman serta wilayah kepulauan seperti Mentawai yang masih terisolasi.

"Ketimpangan ini berdampak langsung pada tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan akses pelayanan publik antarwilayah di Sumbar," ungkap Doni.

Tak hanya soal kemulusan, aspek keselamatan juga menjadi rapor merah. 

Masih banyak ruas jalan provinsi yang minim rambu, marka jalan, guardrail, hingga penerangan jalan yang kurang  memadai. 

Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan terhadap Ruang Milik Jalan (Rumija) yang kini banyak disesaki bangunan liar dan parkir ilegal.

Baca juga: Dibangun Ulang, Apa Saja yang Ada di Stadion GOR Agus Salim Padang Setelah Rekonstruksi?

Kesiapan Jalan di Tengah Ancaman Galodo