Fraksi Demokrat Desak Pemprov Sumbar Ambil Langkah Ekstrem Lewat Ranperda Jalan Provinsi

Mengingat geografi Sumatera Barat yang rawan bencana seperti gempa, longsor, hingga banjir galodo, Fraksi Demokrat meminta penyelenggaraan jalan ke depan berbasis mitigasi risiko.

Beberapa poin rekomendasi utama yang diajukan antara lain melakukan audit keselamatan berkala, melakukan uji laik fungsi pada seluruh ruas jalan provinsi secara rutin.

Kemudian digitalisasi data, seperti penerapan sistem informasi geografis (GIS) dan monitoring kerusakan jalan berbasis teknologi informasi.

Pengendalian ketat, pengaturan rute, jam operasional, dan sanksi administratif tegas bagi pelanggar aturan jalan.

Meski memberikan catatan kritis yang panjang, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

"Kami berharap regulasi ini menjadi fondasi penguatan tata kelola jalan yang modern, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat," pungkasnya.

Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan berbagai masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.

“Alhamdulillah kita mendengarkan masukan dari DPRD terkait infrastruktur. Ini akan menjadi masukan bagi kita untuk memprioritaskan jalan-jalan yang memang harus diperbaiki,” kata Mahyeldi usai rapat paripurna.

Ia mengatakan pemerintah provinsi akan berupaya menyelaraskan prioritas pembangunan jalan dengan dukungan seluruh fraksi di DPRD Sumbar.

Menurut Mahyeldi, jika pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas bersama, maka perlu ada penyesuaian alokasi anggaran pada sektor lain.

“Kalau memang kita sepakat perbaikan jalan menjadi prioritas, tentu nanti ada hal-hal yang akan dikurangi. Yang penting semangatnya harus sama, jangan hanya menggebu-gebu di forum, tetapi saat pembahasan implementasinya berbeda,” ujarnya.

Mahyeldi juga mendorong agar pembahasan teknis dilanjutkan bersama organisasi perangkat daerah terkait agar program yang dirumuskan lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Sebelumnya, dalam nota pengantar Ranperda, Mahyeldi menyampaikan pengaturan penyelenggaraan jalan provinsi bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, sekaligus membangun sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung sistem transportasi terpadu.

Menurutnya, penyelenggaraan jalan tidak semata dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya menjamin konektivitas wilayah, mewujudkan keadilan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jalan yang dibangun dan dikelola secara baik dan berkelanjutan bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menjembatani kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.