Respon Gubernur Sumbar Soal SKB 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam, Irwan Prayitno: Tidak Masalah
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno merespon terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno merespon terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah.
Ia mengatakan SKB 3 menteri tidak masalah, apabila nantinya diterapkan di Provinsi Sumbar.
"Tidak masalah, karena di Sumbar mengikuti aturan pemerintah juga," kata Irwan Prayitno, Senin (8/2/2021).
Menurut Irwan Prayitno, selama ini alternatif pakaian seragam itu sudah ada.
Yakni ada yang mengenakan rok panjang dan celana panjang, serta ada yang pakai hijab.
Hanya saja, yang tidak boleh itu dipaksakan kepada siswa apalagi yang bukan beragama Islam.
• Soal SKB 3 Menteri: Anggota DPRD Padang Sebut Isinya Akomodatif, Namun Perlu Kajian di Lapangan
• Informasi Tes SKB CPNS 2019 Dibagi Menjadi Dua Tahap dan Cek Jadwal Pelaksanaan Ujian
"Itu saja yang menjadi koreksi untuk di lapangan," tegas Irwan Prayitno.
Dia menuturkan, di lapangan itu guru-guru tidak boleh memaksakan pakaian yang ada untuk agama tertentu.
Misalnya pakaian Islam dipaksakan kepada yang bukan Islam, itu tidak boleh.
Meski secara aturan, sebut Irwan Prayitno, boleh memakai pakaian muslimah.
"Bagi kita di Sumbar cukup itu aturannya, karena orang Minang memiliki filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah."
"Tanpa disuruh dan diwajibkan pun, alternatif berkerudung itu akan dipilih oleh siswi untuk menjadi pakaian seragam di sekolah," terang Irwan Prayitno.
• 6 Poin Utama SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Negeri hingga Sanksi Bila Tak Melaksanakan
• Tanggapan MUI Kota Padang terkait SKB 3 Menteri, Duski Samad: Hargai Saja Aturan yang Sudah Ada
Ditegaskan Irwan Prayitno, siswa memakai pakaian muslim muslimah ke sekolah sudah berjalan bertahun-tahun dan selama ini tidak ada masalah.
"Kejadian di lapangan itu cuma kejadian yang diperbesar, kan kalau di Sumbar selama ini tidak ada paksaan," ujar Irwan Prayitno.
Kata dia, memang tidak boleh memaksakan pakaian agama tertentu ke agama lain. Lagipula tidak ada Perda yang mewajibkan mengenakan pakaian muslimah ke pada nonIslam.
Akan tetapi, lanjut Irwan Prayitno, Minang memegang teguh Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
"Kalau orangtuanya setuju (tidak pakai jilbab) terserah orangtuanya. Saya rasa tidak mungkin begitu. Orangtua pasti ingin anaknya juga mengikuti budaya yang ada di Sumbar."
"Kalau Islam, dia akan memakai pakaian muslim muslimah dengan otomatis. Kan itu budaya kita, kearifan lokal kita," imbuh Irwan Prayitno.
• Soal SKB 3 Menteri: Anggota DPRD Padang Sebut Isinya Akomodatif, Namun Perlu Kajian di Lapangan
• SKB 3 Menteri Soal Aturan Pakaian Seragam Sekolah, Asisten 1 Pemko Padang: Perlu Disikapi Bijak
Poin Utama SKB 3 Menteri
Dilansir TribunPadang.com, enam poin utama ada dalam SKB 3 Menteri yang diterbikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Dikatakan Mendikbud) Nadiem Makarim, penerbitan SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Di dalam SKB 3 Menteri, Nadiem mengungkapkan ada enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri.
• DPRD Bertemu Disdik Sumbar Bahas Polemik di SMKN 2 Padang, Maigus: Pakaian Adopsi Kearifan Lokal
• Polemik Siswi Nonmuslim Wajib Berjilbab di SMKN 2 Padang, Komnas HAM Minta Disdik Telusuri Sekolah
"Bila tidak dipatuhi, maka akan ada beberapa sanksi yang akan diberikan," ucap Nadiem, seperti ditulis, Kamis (4/2/2021).
Berikut enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri yang telah diputuskan oleh tiga menteri:
1. SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).
2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:
- Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama.
- Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
- Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan.
- Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.
6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentukan SKB 3 Menteri ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.
Nadiem menekankan, untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran di sekolah negeri, bisa menghubungi ke bagian di bawah ini:
- Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C, Lantai Dasar, Jalan. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270.
- Pusat Panggilan 177.
- Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/.
- E-mail: pangaduan@kemdikbud.go.id.
- Portal Lapor: http://kemdikbud/lapor.go.id/.
Nadiem mengharapkan masyarakat harus terlibat dalam memantau keputusan SKB 3 Menteri ini.
"Dengan begitu, keputusan SKB tiga menteri bisa berjalan lancar. Jadi masyarakat harus terlibat, baik orangtua, murid, dan guru," ujar Nadiem.
Sanksi Menanti
Lewat SKB tersebut, pemerintah daerah dan sekolah harus mencabut kewajiban atau larangan pemakaian seragam beratribut agama paling lambat 30 hari setelah SKB 3 Menteri ini ditetapkan pada 3 Februari.
Jika setelahnya masih ditemukan aturan daerah atau sekolah yang mewajibkan atau melarang pemakaian seragam beratribut agama, maka pemda dan sekolah bisa dikenakan sanksi
Keputusan bersama kelima huruf d dalam SKB 3 Menteri mencantumkan sanksi bahwa bagi sekolah yang tidak melaksanakan SKB 3 Menteri ini adalah akan dikenakan sanksi dari Kemendikbud terkait bantuan dana operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
Tak hanya itu, pada huruf a disebutkan, pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kemudian huruf b menyebutkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Sementara itu, pada huruf c poin 1 disebutkan Kemendagri dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
Pada huruf c poin 2 disebutkan bahwa Kemendagri juga dapat memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terakhir, pada huruf e dan poin 1 disebutkan, Kemenag melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bebersangkutan.
Kemudian, dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, bagi Pemda dan sekolah yang tidak menerapkan SKB tersebut akan dikenakan sanksi.
"Bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai," kata Tito dari laman resmi Kemendikbud, Rabu (3/2/2021).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SKB 3 Menteri: 6 Keputusan Utama Pakaian Seragam di Sekolah Negeri dan Ini Sanksi bagi Pemda dan Sekolah yang Tak Jalankan SKB 3 Menteri soal Seragam
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
