Hari Pertama Pj Wali Nagari di Pasbar Bekerja Usai Sertijab, Staf dan Perangkat Kompak Tak Masuk

Terkait hal itu kata Yulianto, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kita akan pelajari terlebih dahulu," ucapnya.

Baca juga: Kesaksian Warga Soal Laka Maut di Bukittinggi, Dengar Teriakan dan Melihat Ibu-Ibu Bersimbah Darah

Yulianto menambahkan, bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan percepatan pelaksanaan Pilwana (Pemilihan Wali Nagari) agar nagari punya wali nagari yang definitif.

"Karena tahun ini kita defisit anggaran, maka akan kita upayakan tahun 2026 mendatang untuk dilaksanakannya Pilwana di 87 nagari lagi," ungkapnya.

Bupati Yulianto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat.

"Kalau masyarakat nanti terus melakukan kegiatan penyegelan, tentu aktivitas pelayanan masyarakat akan terganggu, yang dirugikan masyarakat kita juga. Untuk itu, mari selesaikan ini dengan cara kekeluargaan," imbuhnya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Ranah Pasisie, Dendi Hardiman, saat dihubungi menyampaikan bahwa dirinya sebagai ASN tentu melaksanakan perintah pimpinan.

Dimana yang sebelumnya ia menjabat sebagai Pj Wali Nagari Sasak, kini ia dimutasi sebagai Pj Wali Nagari Ranah Pasisie di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

"Kami dimutasi pada Kamis (21/8/2025) sore kemarin. Hal itu biasa terhadap kami ASN, dan sebagai ASN tentu kami harus siap akan hal itu," ujarnya.

Terkait dengan aksi penyegelan kantor wali nagari tersebut, ia menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi sehingga membuat masyarakat terpancing dan melakukan aksi tersebut.

"Saya menduga ada pihak yang menunggangi dengan menyebar isu yang tidak benar. Oleh karena itu, perlu saya tegaskan bahwa saya ditugaskan sebagai Pj Wali Nagari hanya untuk membantu pelayanan di Pemerintahan Nagari berjalan dengan baik, tidak lebih dari itu," tegasnya.

Baca juga: UNP Kembangkan Teknologi IoT untuk Hidroponik di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang

Ia menyebut sebagai Pj Wali Nagari, tentu dirinya juga punya tanggung jawab sosial menjaga keharmonisan di antara para tokoh adat, pemuda dan masyarakat.

"Tidak mungkin juga saya mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di nagari, itu mustahil. Makanya sebagai Pj Wali Nagari harus selalu berkoordinasi dengan Bamus dan Camat serta masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan," ungkapnya.

Terakhir, ia menyampaikan akan melakukan langkah-langkah persuasif dengan masyarakat dan tokoh setempat terkait insiden tersebut, agar persoalan ini segera selesai dan pelayanan masyarakat kembali normal.

"Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah mufakat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," pungkasnya. (TribunPadang.com/Ahmad Romi)