Hari Pertama Pj Wali Nagari di Pasbar Bekerja Usai Sertijab, Staf dan Perangkat Kompak Tak Masuk

TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN BARAT - Pj Wali Nagari Ranah Pasisie, Dendi Hardiman, terpaksa dibantu para staf dari tingkat kecamatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu 27/8/2025).

Perangkat dan Staf dari Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, tidak masuk kantor pasca penolakan Pj Wali Nagari yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada Kamis (21/8/2025) lalu.

Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie yang berada di Jalan Pondok, Jorong Pondok yang berjarak sekitar 23,3 kilometer dari Kantor Bupati Pasaman Barat yang berlokasi di Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.

Pj Wali Nagari Ranah Pasisie, Dendi Hardiman, kepada TribunPadang.com menyebut bahwa tidak ada satu orang pun perangkat maupun staf nagari yang hadir atau masuk kantor.

Baca juga: Pemkab Solsel Tekan Angka Stunting, Sadarkan Masyarakat akan Gizi Seimbang dan Pola Asuh yang Baik

Disampaikan, bahwa ia bersama Pj Wali Nagari sebelumnya telah melakukan Sertijab di Kantor Camat yang dipimpin oleh Camat Sasak Ranah Pasisie Yeni Tunida pada Rabu (27/8/2025).

"Kondisi ini sudah kami laporkan juga kepada Camat, Kadis DPMN, dan bahkan kepada Bapak Bupati," kata Dendi Hardiman, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (28/8/2025) siang.

Akan tetapi, ia tetap membuka kantor nagari dengan staf bantuan dari kantor camat setempat.

"Ini hari pertama saya masuk kantor setelah sertijab kemarin, namun rupanya staf dan perangkat nagari yang lain tidak ada yang masuk," ungkapnya.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal Rusak Sungai di Sijunjung, WALHI Ungkap Dekat Kantor Bupati

Ia menyebut, kendati kondisi yang demikian, pelayanan masyarakat di Kantor Nagari Ranah Pasisie tetap berjalan.

"Tetap berjalan, walaupun terbatas. Karena kita kasihan masyarakat datang, rupanya tidak bisa, makanya saya bawa staf dari kecamatan agar pelayanan tetap berjalan," ungkapnya.

Adapun pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat antaranya seperti Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM), penandatanganan surat rekomendasi pengambilan minyak ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) nelayan dan perbaikan.

Terakhir, ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sebagai Pj Wali Nagari di daerah tersebut, dikarenakan SK Bupati yang diterimanya sampai sekarang sebagai Pj Wali Nagari Ranah Pasisie masih berlaku dan belum ada perubahan.

"Saya akan tetap masuk kantor, karena tugas saya sebagai Abdi Negara dan menjalankan perintah pimpinan. Jangan pula gara-gara ini, masyarakat kita yang terabaikan," tandasnya.

Sementara itu, Camat Sasak Ranah Pasisie Yeni Tunida ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada pukul 12.23 WIB hingga pukul 14.27 WIB belum menjawab.

Sama halnya dengan Sekretaris Nagari Ranah Pasisie Rica Tasia Putri juga tidak membalas pesan WhatsApp ketika dikonfirmasi.

Warga Segel Kantor Nagari

Baca juga: Siap-siap Pocil Dharmasraya akan Tampil di Lomba PBB se-Sumbar, Raih Prestasi di 2024

Viral video aksi penolakan terhadap Pj Wali Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Dimana dalam video itu terlihat puluhan masyarakat membawa baliho berwarna hitam berisikan kalimat penolakan yang dibawa keliling kampung dengan menggunakan mobil ambulans.

Aksi itu diketahui terjadi pada Kamis (21/8/2025). Di spanduk itu bertuliskan bahwa "Kami Masyarakat Nag.Ranpes Menolak Dendi Hardiman sebagai Pj Wali Nagari Ranah Pasisie".

Aksi itu diduga akibat kekecewaan masyarakat terhadap pelantikan Pj Wali Nagari yang baru oleh Pemerintah Daerah pada Kamis (21/8/2025).

Dalam video yang diterima tribunpadang.com, bahwa salah seorang warga yang diketahui bernama Amri dan merupakan salah seorang tokoh adat di daerah itu menyampaikan bahwa pihaknya atas nama unsur masyarakat, ninik mamak, imam khatib dan pemuda menolak atas diangkatnya Dendi Hardiman sebagai Pj Wali Nagari Ranah Pasisie.

"Kami berharap untuk pengganti PJ wali yang lama adalah anak dari nagari Ranah Pasisie," ujarnya dalam orasi tersebut.

Bahkan, tidak sampai disitu masyarakat yang hadir di lokasi juga ikut bersorak setuju akan pernyataan yang disampaikan salah satu tokoh adat tersebut.

"Kiranya dalam hal ini tuntutan dan permohonan kami tidak diindahkan, maka kami akan menghimpun kekuatan tiga kali lipat dari yang sekarang," kecamnya.

Ia menyampaikan, bahwa penyegelan kantor yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak terhadap kinerja dan jalannya pelayanan masyarakat di daerah itu.

"Akad pernikahan disini satu kali dalam seminggu, tentu jika ini terus terjadi, maka kegiatan cucu kemanakan kami akan terganggu," ungkapnya.

Ia berharap, agar hal ini didengarkan dan disikapi segera oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto, demi berjalan lancarnya pemerintahan di nagari tersebut.

"Kami harap Pak Bupati Yulianto segera mengganti Pj Wali dengan putra - putri kami di Nagari Ranah Pasisie," imbuhnya.

"Jika kenyataannya kami tidak punya putra-putri terbaik untuk dijadikan PJ wali, maka kami akan terima. Namun kenyataannya kami masih punya putra-putri daerah yang terbaik," lanjutnya.

Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie Pasaman Barat Kembali Dibuka

Baca juga: Wali Kota Fadly Amran Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Upaya Raih Kembali Penghargaan Adipura

Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat kembali beroperasi setelah sempat disegel warga pada Kamis (21/8/2025).

Kendati demikian, Pj Wali Nagari Ranah Pasisie yang baru saja dilantik pada Kamis (21/8/2025) yakni Dendi Hardiman belum masuk kantor.

Pasalnya, ia menyebut bahwa dirinya belum serah terima jabatan (Sertijab) dengan Pj Wali Nagari yang lama.

"Belum, saya belum masuk kantor. Kemungkinan saya baru hari Senin depan ke kantor. Karena saya juga belum sertijab," ujarnya ketika dihubungi tribunpadang.com, Jumat (22/8/2025).

Ia menyebut, bahwa untuk jadwal Sertijab sendiri nantinya akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan Camat Sasak Ranah Pasisie.

"Untuk jadwal tentu masih menunggu dari Buk Camat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa pasca pergantian Pj Wali Nagari Ranah Pasisie terjadi aksi penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan tokoh adat dan pemuda. 

Dimana akibat aksi itu berujung pada penyegelan kantor, yang dari tuntutan warga akan dibuka setelah tuntutan mereka disikapi oleh Bupati Yulianto.

Terkait aksi itu, Dendi Hardiman menyebut dirinya tetap akan berkomunikasi baik dengan para tokoh tersebut dan masyarakat setempat guna mengklarifikasi informasi yang Simpang siur.

"Hari Senin insya Allah saya akan mulai menjajaki dan berkomunikasi, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Harapan kita tentu ini segera selesai, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan semestinya," pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Nagari Ranah Pasisie Amri menyebut bahwa kendati segel kantor wali nagari tersebut telah dibuka dan aktifitas telah berjalan kembali, namun pihaknya tetap meneruskan tuntutannya kepada Bupati Yulianto.

"Walaupun demikian, kita tetap kirimkan surat kepada Bupati untuk kemudian Bupati mengambil sikap dan tindakan terkait persoalan ini," tandasnya.

Bupati Pasbar Tanggapi Terkait Aksi Penyegelan Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie

Baca juga: Pengendara Motor Mio Tewas Terlindas Truk di Bukittinggi: Patah Tangan, Punggung hingga Kaki

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menanggapi terkait viralnya video penyegelan Kantor Wali Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang dilakukan masyarakat pada Kamis (21/8/2025) kemarin.

"Ya, kita melakukan mutasi itu untuk penyegaran di tubuh ASN (Aparatur Sipil Negara), tidak ada hal-hal lain di sana," kata Yulianto, ketika dihubungi TribunPadang.com pada Jumat (22/8/2025) pagi.

Terkait hal itu kata Yulianto, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kita akan pelajari terlebih dahulu," ucapnya.

Baca juga: Kesaksian Warga Soal Laka Maut di Bukittinggi, Dengar Teriakan dan Melihat Ibu-Ibu Bersimbah Darah

Yulianto menambahkan, bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan percepatan pelaksanaan Pilwana (Pemilihan Wali Nagari) agar nagari punya wali nagari yang definitif.

"Karena tahun ini kita defisit anggaran, maka akan kita upayakan tahun 2026 mendatang untuk dilaksanakannya Pilwana di 87 nagari lagi," ungkapnya.

Bupati Yulianto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat.

"Kalau masyarakat nanti terus melakukan kegiatan penyegelan, tentu aktivitas pelayanan masyarakat akan terganggu, yang dirugikan masyarakat kita juga. Untuk itu, mari selesaikan ini dengan cara kekeluargaan," imbuhnya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Ranah Pasisie, Dendi Hardiman, saat dihubungi menyampaikan bahwa dirinya sebagai ASN tentu melaksanakan perintah pimpinan.

Dimana yang sebelumnya ia menjabat sebagai Pj Wali Nagari Sasak, kini ia dimutasi sebagai Pj Wali Nagari Ranah Pasisie di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

"Kami dimutasi pada Kamis (21/8/2025) sore kemarin. Hal itu biasa terhadap kami ASN, dan sebagai ASN tentu kami harus siap akan hal itu," ujarnya.

Terkait dengan aksi penyegelan kantor wali nagari tersebut, ia menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi sehingga membuat masyarakat terpancing dan melakukan aksi tersebut.

"Saya menduga ada pihak yang menunggangi dengan menyebar isu yang tidak benar. Oleh karena itu, perlu saya tegaskan bahwa saya ditugaskan sebagai Pj Wali Nagari hanya untuk membantu pelayanan di Pemerintahan Nagari berjalan dengan baik, tidak lebih dari itu," tegasnya.

Baca juga: UNP Kembangkan Teknologi IoT untuk Hidroponik di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang

Ia menyebut sebagai Pj Wali Nagari, tentu dirinya juga punya tanggung jawab sosial menjaga keharmonisan di antara para tokoh adat, pemuda dan masyarakat.

"Tidak mungkin juga saya mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di nagari, itu mustahil. Makanya sebagai Pj Wali Nagari harus selalu berkoordinasi dengan Bamus dan Camat serta masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan," ungkapnya.

Terakhir, ia menyampaikan akan melakukan langkah-langkah persuasif dengan masyarakat dan tokoh setempat terkait insiden tersebut, agar persoalan ini segera selesai dan pelayanan masyarakat kembali normal.

"Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah mufakat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," pungkasnya. (TribunPadang.com/Ahmad Romi)