3 BERITA POPULER PADANG: Usut Ilegal Minning, 10 Saksis Diperiksa Peluru Nyasar dan 2 Rumah Terbakar

Menurutnya, praktik illegal logging dan illegal mining menjadi salah satu fokus tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Di sini kami membawa lima tuntutan, mulai dari pengusutan illegal logging hingga illegal mining di wilayah Sumbar," kata Muhammad Nurefanda kepada TribunPadang.com.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Sumbar mengusut para pemodal yang diduga terlibat dalam aktivitas illegal logging maupun illegal mining.

"Kami juga meminta agar oknum-oknum yang bermain dalam aktivitas illegal logging dan illegal mining diusut tuntas," tegasnya.

Baca juga: Detik-detik Peluru Nyasar di UNP, Siti Saksikan Korban Bersimbah Darah dan Terjadi Kepanikan Massal

Selain itu, massa aksi mendesak Gubernur Sumbar untuk mencopot Kepala Dinas ESDM Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.

Menurut Nurefanda, ketiga pejabat tersebut dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan lingkungan di Sumatera Barat.

"Ketiga kepala dinas ini kami nilai tidak mampu menjalankan tugas pengawasan lingkungan di Sumbar," ujarnya.

Pada poin tuntutan lainnya, massa meminta Pemprov Sumbar segera mencairkan dana revitalisasi bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang 2025.

"Dana ini merupakan dana yang pernah dijanjikan oleh pemerintah," katanya.

Nurefanda menjelaskan, peserta aksi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat di Sumbar. Namun, mayoritas massa berasal dari Kota Padang, khususnya warga Air Tawar Barat, Parak Kopi, hingga Lubuk Minturun.

Baca juga: Usai Insiden Peluru Nyasar Lukai Dua Orang di UNP, Tim Gabungan TNI dan Polri Gelar Olah TKP

"Peserta aksi berasal dari beberapa daerah, namun yang paling banyak dari Kota Padang, seperti Air Tawar Barat, Parak Kopi hingga Lubuk Minturun," ujarnya.

Ia berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa telah diterima oleh pemerintah daerah.

"Seluruh tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada," kata Mursalim kepada TribunPadang.com.

Terkait tuntutan pencairan dana revitalisasi pascabencana 2025, Mursalim menyebut proses penanganan dan perbaikan infrastruktur masih terus berjalan di Sumbar.