Antisipasi Antrean Panjang di SPBU, Pasokan Biosolar di Padang Ditambah 20 Persen

Sehingga antrean ini berjarak mulai dari 50 hingga 100 meter. Namun beberapa kendaraan antre tanpa jarak yang panjang.

Di sisi lain, antrean kendaraan juga memakan badan jalan. Sebab badan truk cukup besar.

Hal itu menyebabkan beberapa kendaraan lain yang melintas tampak padat. Namun, akses lalu lintas tetap lancar.

Sedangkan di SPBU Pisang, di kawasan pengisian tampak juga kendaraan yang mengantre cukup berdekatan.

Kendaraan terlihat mulai bergerak, saat pengisian truk di SPBU Pisang selesai dilakukan, kurang lebih para pengendara menunggu sekitar 10 hingga 15 menit di lokasi.

Sedangkan, para sopir sesekali terlihat turun dari kendaraannya untuk melepas penat, sembari melihat antrean di depannya.

Mahyeldi Sebut Kuota dari Pusat di Bawah Kebutuhan

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengaku telah mengirim surat permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sumbar menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) malam, usai menjenguk Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.

“Malam tadi saya sudah buat surat untuk tambahan kuota BBM di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.

Menurut Mahyeldi, antrean BBM yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan penetapan kuota oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi daerah.

“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan kita. Waktu itu dari BPMigas, dan itu sudah disampaikan juga sebelumnya,” ujarnya.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di SPBU Khatib Sulaiman, Didominasi Truk dan Bus hingga Makan Badan Jalan

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota BBM. 

Namun, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat disebut masih berada di bawah kebutuhan daerah.

“Kita sudah usulkan dan rata-rata apa yang kita usulkan kemudian diterapkan tanpa membicarakan dengan kita, dengan ditetapkan sendiri. Inilah akibatnya,” katanya.

Mahyeldi bahkan menilai pemerintah pusat kurang melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan terkait kuota BBM.