Akses berita terupdate se-indonesia lewat aplikasi TRIBUNnews

Sandiaga Uno di Sumbar

Buka atau Tutup Objek Wisata saat Mudik Lebaran, Sandiaga Uno: Keputusan Ada di Kepala Daerah

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjungan ke Sumbar, Kamis (22/4/2021)

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah sudah mengambil keputusan yang tegas untuk meniadakan mudik. 

Menurutnya, memang larangan mudik menjadi suatu keprihatian dari semua pihak.

Akan tetapi keputusan larangan mudik diambil dengan berbagai macam pertimbangan.

"Kebijakan tidak mudik itu sudah final. Sudah dilakukan secara nasional," terang Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Minta Tata Ulang Potensi Pariwisata Ramah Muslim di Sumbar

Baca juga: Pengusaha Songket Pandai Sikek Mengadu ke Sandiaga Uno, Wisatawan Jarang Tiket Mahal & Bagasi Bayar

Selain itu, menurutnya, keputusan tersebut diambil secara tegas dalam rangka mengantisipasi lonjakan penularan virus Covid-19 dalam bingkai PPKM skala mikro. 

"PPKM skala mikro yang mengelola tentunya kepala daerah. Kepala daerah akan menetapkan sesuai dengan tingkatan Covid -19 bagaimana menyikapinya," tutur Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menambahkan, karena sudah ada larangan mudik, maka destinasi wisata harus menyiapkan kepatuhan dan kedisiplinannya dalam penerapan protokol kesehatan.

Dia berharap masyarakat bisa mematuhi hal itu sehingga angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

"Tempat wisata ditutup atau tidaknya, tentunya keputusan ada di kepala daerah. Kami dari pemerintah pusat memberikan panduan CHSE, seandainya dibuka harus patuh dan taat terhadap protokol kesehatan secara disiplin," terang Sandiaga Uno. (*)

Aturan Baru Mudik

Peraturan terbaru terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, yang diberlakukan mulai tanggal 22 April 2021.

Larangan mudik itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

"Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021)," tulis Addendum yang ditandatangani Doni Monardo itu tertanggal 21 April 2021.

Baca juga: Pemprov Sumbar Masih Tunggu Arahan Pusat Terkait Buka atau Tutup Pariwisata saat Larangan Mudik

Baca juga: Ditanya soal Larangan Mudik, Gubernur Sumbar Mahyeldi: Gimana Bagusnya?

Baca juga: Terkait Larangan Mudik 2021, Kadispar Kota Pariaman: Siapkan Destinasi Wisata Liburan Idul Fitri

Sedangkan, selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

MOTOR NASUK FLYOVER - Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di flyover Pesing, Jakarta Barat, yang terlarang dilewati kendaraan roda dua, padahal itu sangat berbahaya, Selasa (13/4/2021). Untuk menciptakan kondisi keamaman, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Polda Metro Jaya, menggelar Operasi Keselamatan Jaya, sebagai pendahuluan dilakulannya Operasi Ketupat jelang mudik lebaran. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Halaman
1234