Ditanya soal Larangan Mudik, Gubernur Sumbar Mahyeldi: Gimana Bagusnya?

"Gimana bagusnya? Kan belum ada larangan kan. Yang diikuti kan, belum ada larangan," ucap Mahyeldi singkat saat ditemui di Istana Gubernuran.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat ditemui, Kamis (1/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah menegaskan tidak melarang jika ada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Lantas bagaimana dengan Gubernur Sumbar?

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan Gubernur NTB tidak melarang mudik tentu ada pertimbangan.

Baca juga: Terkait Larangan Mudik 2021, Kadispar Kota Pariaman: Siapkan Destinasi Wisata Liburan Idul Fitri

Akan tetapi, Sumbar, kata dia, saat ini belum mengambil keputusan terkait hal itu.

Saat ditanya apakah Sumbar juga menerapkan kebijakan yang sama, Gubernur Mahyeldi justru bertanya kembali kepada wartawan.

"Gimana bagusnya? Kan belum ada larangan kan. Yang diikuti kan, belum ada larangan," ucap Mahyeldi singkat saat ditemui di Istana Gubernuran, Rabu (21/4/2021) pagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy tak ingin perspektif dilarang mudik selalu negatif.

Baca juga: Kasus Baru Positif Covid-19 di Sumbar Tembus 430 Orang Hari Ini 21 April 2021, Positivity Rate 17,6%

"Misalnya, siapa yang bisa melarang mudik? Terus, kamu siapa bisa ngelarang? Makanya harus dikasih tahu, PR Covid-19 16 persen ini tinggi sekali," ujar Audy dalam diskusi online Kawal Covid-19 Sumbar, Minggu (18/4/2021) malam.

Lebih lanjut Audy menjelaskan, pintu masuk ke Sumbar cukup banyak.

Menurutnya, tidak akan mungkin mengawasi perbatasan sebanyak itu.

"Kalau naik pesawat, bisalah terblok, tapi yang masuk dari Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Sumsel itu sulit ditutup."

Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat & Angin Kencang di Pesisir Selatan dan 6 Daerah

"Nanti kita koordinasi dulu dengan TNI dan Polri bagaimana antisipasi yang terbaik," ucap Audy.

Dijelaskan Audy, penumpukan kendaraan di pintu masuk Sumbar bisa membuat suatu yang negatif.

Kata dia, jika semua moda transportasi dihentikan namun masih ada yang lewat, putar balik bisa menjadi konsekuensi.

"Kami memang belum merapatkan secara detail bagaimana prosedurnya. Tentu akan membutuhkan biaya yang besar."

"Tapi Pak Gubernur tidak pernah mengatakan, kita enggak mau jaga perbatasan, nanti diarahkan ke pusat, enggak begitu," jelas Audy. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved