WALHI Sumbar Sebut Penindakan Tambang Emas Ilegal di DAS Indragiri Hanya Gimmick

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menilai penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di beberapa daerah di Sumbar dalam beberapa pekan terakhir hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan.

WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan anggota organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam yang tersebar di Indonesia.

Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.

Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, menyebut salah satu contoh terjadi di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Baca juga: Personel Polres Pariaman Dilaporkan Melakukan Intimidasi, Diduga Terbawa Emosi

Menurutnya, operasi penertiban yang dilakukan aparat tidak menyasar titik tambang yang justru paling parah kerusakannya, seperti di Jorong Karang Putiah, Nagari Simanau.

“Di Simanau malah tidak dilakukan penertiban dan penegakan hukum,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, WALHI Sumbar bersama warga telah melaporkan secara resmi aktivitas tambang emas ilegal di Simanau pada tanggal 1 Agustus 2025 kepada Polda Sumbar, lengkap dengan bukti lapangan dan foto udara yang memperlihatkan lokasi tambang, lubang-lubang galian, dan keberadaan alat berat.

"Namun hingga kini, aparat belum melakukan operasi langsung di lokasi tersebut, apalagi menangkap aktor intelektual atau menyita alat berat yang digunakan," kata Wengki.

Baca juga: Alwi Farhan Bikin Penasaran Tetangga Malaysia, Besok Undian Kejuaraan Dunia 2025 di Kuala Lumpur

Ia juga menyebut bahwa operasi di beberapa daerah di Sumatera Barat terkesan dilakukan sebagai panggung untuk menunjukkan aksi penegakan hukum menjelang kunjungan Presiden ke Kuantan Singingi, Riau, dalam rangka acara pacu jalur.

“Sayangnya, yang dilakukan hanya penertiban pekerja lapangan dan penyitaan peralatan kecil, sementara otak pelaku dan modal besar yang menggerakkan tambang ini tetap aman,” ujarnya.

Data dan analisis foto udara WALHI memperlihatkan adanya titik-titik tambang aktif di Simanau yang masih beroperasi hingga pekan ini. Padahal, dengan informasi tersebut, aparat memiliki dasar kuat untuk melakukan penindakan tegas.

Tidak adanya penyitaan alat berat memperkuat kesan bahwa penegakan hukum tidak diarahkan untuk benar-benar menghentikan aktivitas tambang ilegal, melainkan hanya meredam sorotan publik sesaat.

Tambang emas ilegal di Hulu DAS Indragiri telah mengakibatkan kerusakan hutan, sedimentasi tinggi, dan pencemaran air oleh merkuri yang mengancam kesehatan warga serta keberlanjutan ekosistem sungai.

Jika pola penegakan hukum seperti ini terus berlanjut, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah dan kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin menurun.

Hulu DAS Indragiri setiap harinya dirusak akibat aktivitas tambang emas ilegal dengan menggunduli hutan dan menoreh perbukitan yang menjadi tempat penyimpan air.

Baca juga: Sambut Kemerdekaan RI, Srikandi Sinergi YBM PLN UID Sumbar Demi Terang dan Salurkan Bantuan Sosial

Salah satu aliran yang mengalir ke Batang Kuantan, yaitu Batang Palangki misalnya rusak parah pada daerah hulunya.

Sungai Batang Palangki dengan panjang sungai 110 km, yang sumber airnya berasal dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dari percabangan anak- anak sungai dari perbukit-perbukitan. Sungai ini dirusak setiap harinya.

WALHI Sumbar mendesak Polda Sumbar untuk menghentikan pendekatan gimmick dalam penindakan tambang ilegal.

WALHI juga meminta aparat segera melakukan operasi menyeluruh di lokasi-lokasi yang sudah dilaporkan, termasuk Simanau, dengan menyasar aktor utama dan peralatan besar demi menyelamatkan lingkungan dan masa depan masyarakat di sepanjang DAS Indragiri.(*)