Andre Rosiade Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Sumbar, Siap Bantu Perbaikan Sekolah

“Kalau ada sekolah yang rusak, minta kepala sekolah buat surat ke Presiden. Nanti serahkan ke saya, kita usahakan lewat banpres untuk bantuannya agar bisa diperbaiki,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat, terutama balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pelajar.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada tiga dapur yang beroperasi di Kota Padang.

“Di Kota Padang sudah tiga dapur yang beroperasi, yaitu di Padang Barat, Padang Timur (Parak Karakah), dan Nanggalo (Batalion). Dapur ini sudah melayani lebih dari 9.000 penerima, dan kapasitasnya masih bisa ditingkatkan,” ujar Maigus Nasir kepada TribunPadang.com saat mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, meninjau program MBG di SDN 24 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Selasa (12/8/2025).

Baca juga: 5 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Paling Banyak Pondok Pesantren, Kota Padang Tidak Termasuk

Menurutnya, Pemko Padang menargetkan penambahan dua dapur lagi pada September mendatang, sehingga total dapur yang beroperasi pada akhir 2025 diharapkan mencapai 17 dapur, tersebar di 11 kecamatan.

Target akhirnya adalah 80 dapur untuk melayani lebih dari 280 ribu sasaran penerima.

“Program ini sudah berjalan sejak Juli lalu. Selain pelajar SD hingga SLTA, sasaran MBG juga mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Saat ini sudah ada 256 penerima dari kelompok ibu-ibu, selebihnya adalah pelajar,” kata Maigus.

Maigus menambahkan, Pemko Padang terus melakukan evaluasi pelaksanaan MBG.

Baca juga: Wali Kota Fadly Amran Apresiasi TNI AL Hadirkan KRI Bima Suci, Jadi Kado Istimewa HJK Ke-356 Padang

Beberapa catatan yang menjadi perhatian adalah validasi data penerima agar sesuai prinsip halalan thayyiban, kesiapan dapur dari sisi kesehatan dan alur kerja, serta pengawasan tenaga dapur.

“Kita melibatkan perguruan tinggi, Balai POM, dan berbagai pihak untuk memastikan kualitas program. Target kami, semakin cepat semakin bagus, karena sekolah-sekolah lain juga ingin segera mendapat giliran,” tegasnya.

Namun, Maigus mengakui tantangan terbesar terletak pada proses administrasi dan pendanaan pembangunan dapur yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 miliar per unit. Karena itu, Pemko Padang mendorong keterlibatan pengusaha, yayasan, dan pihak swasta untuk berpartisipasi.

“Kita sudah menyiapkan tiga lahan untuk dapur yang akan langsung dikelola Badan Gizi Nasional. Dukungan juga datang dari perbankan untuk mempercepat realisasi target,” tutupnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)