Program Makan Bergizi Gratis di Sumbar

Andre Rosiade Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Sumbar, Siap Bantu Perbaikan Sekolah

Ia mengakui pelaksanaan MBG di Sumbar sedikit tertunda karena beberapa faktor, salah satunya kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Penulis: Muhammad Afdal Afrianto | Editor: Rezi Azwar
TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto
PROGRAM MBG DI SUMBAR- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/8/2025). Ia mengakui pelaksanaan MBG di Sumbar sedikit tertunda karena beberapa faktor, salah satunya kondisi infrastruktur yang belum memadai. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/8/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Padang, Kepala Dinas Pertanian Padang, serta Kepala SDN 24 Ujung Gurun Yunisma.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif besar pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Tiga Program Ekonomi Disusun Pemkab Pasbar sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, program ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal, dan dapat mengurangi angka stunting.

Andre menjelaskan, program MBG merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang telah dijanjikan saat kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres).

Meski pelaksanaannya belum merata, Andre memastikan program ini akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara bertahap.

Baca juga: Pemko Padang Kejar Target 80 Dapur Makan Bergizi Gratis, Terkendala Administrasi dan Dana

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade 2 12/8/2025
PROGRAM MBG DI SUMBAR- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan penjelasan terkait percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumbar saat kunjungan ke SDN 24 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/8/2025).

Ia mengakui pelaksanaan MBG di Sumbar sedikit tertunda karena beberapa faktor, salah satunya kondisi infrastruktur yang belum memadai.

“Memang kita akui MBG ini agak lambat di Sumbar, tapi kita pahami karena salah satu faktornya adalah infrastruktur yang banyak rusak. Pertumbuhan ekonomi Sumbar juga agak tertinggal dari daerah lain,” ujar Andre kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, pelaksanaan program MBG membutuhkan dukungan investor, termasuk melibatkan pihak swasta dan yayasan.

“Kita maklumi keterlambatannya. Karena itu, kita datang hari ini untuk percepatan. BGN sudah datang ke Sumbar agar prosesnya lebih cepat. Pemerintah juga memfasilitasi Bank Himbara untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha dan yayasan yang ingin ikut serta di program ini,” jelasnya.

Baca juga: Sambut Kemerdekaan RI, Srikandi Sinergi YBM PLN UID Sumbar Demi Terang dan Salurkan Bantuan Sosial

Andre optimistis, dalam waktu dekat percepatan program MBG di Sumbar akan terjadi seiring bertambahnya investor.

“Insya Allah bulan depan akan ada percepatan luar biasa,” tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Selain itu, Andre meminta Pemko Padang mengusulkan perbaikan sekolah yang rusak di Kota tersebut melalui bantuan presiden (banpres).

“Kalau ada sekolah yang rusak, minta kepala sekolah buat surat ke Presiden. Nanti serahkan ke saya, kita usahakan lewat banpres untuk bantuannya agar bisa diperbaiki,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat, terutama balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pelajar.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada tiga dapur yang beroperasi di Kota Padang.

“Di Kota Padang sudah tiga dapur yang beroperasi, yaitu di Padang Barat, Padang Timur (Parak Karakah), dan Nanggalo (Batalion). Dapur ini sudah melayani lebih dari 9.000 penerima, dan kapasitasnya masih bisa ditingkatkan,” ujar Maigus Nasir kepada TribunPadang.com saat mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, meninjau program MBG di SDN 24 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Selasa (12/8/2025).

Baca juga: 5 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Paling Banyak Pondok Pesantren, Kota Padang Tidak Termasuk

Menurutnya, Pemko Padang menargetkan penambahan dua dapur lagi pada September mendatang, sehingga total dapur yang beroperasi pada akhir 2025 diharapkan mencapai 17 dapur, tersebar di 11 kecamatan.

Target akhirnya adalah 80 dapur untuk melayani lebih dari 280 ribu sasaran penerima.

“Program ini sudah berjalan sejak Juli lalu. Selain pelajar SD hingga SLTA, sasaran MBG juga mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Saat ini sudah ada 256 penerima dari kelompok ibu-ibu, selebihnya adalah pelajar,” kata Maigus.

Maigus menambahkan, Pemko Padang terus melakukan evaluasi pelaksanaan MBG.

Baca juga: Wali Kota Fadly Amran Apresiasi TNI AL Hadirkan KRI Bima Suci, Jadi Kado Istimewa HJK Ke-356 Padang

Beberapa catatan yang menjadi perhatian adalah validasi data penerima agar sesuai prinsip halalan thayyiban, kesiapan dapur dari sisi kesehatan dan alur kerja, serta pengawasan tenaga dapur.

“Kita melibatkan perguruan tinggi, Balai POM, dan berbagai pihak untuk memastikan kualitas program. Target kami, semakin cepat semakin bagus, karena sekolah-sekolah lain juga ingin segera mendapat giliran,” tegasnya.

Namun, Maigus mengakui tantangan terbesar terletak pada proses administrasi dan pendanaan pembangunan dapur yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 miliar per unit. Karena itu, Pemko Padang mendorong keterlibatan pengusaha, yayasan, dan pihak swasta untuk berpartisipasi.

“Kita sudah menyiapkan tiga lahan untuk dapur yang akan langsung dikelola Badan Gizi Nasional. Dukungan juga datang dari perbankan untuk mempercepat realisasi target,” tutupnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved