Gandeng PPATK dan BI, Kemensos Awasi Rekening Penerima Bansos, Blokir Bantuan jika Saldo Anomali
Kementerian Sosial (Kemensos) berencana bekerjasama dengan BI dan PPATK untuk mengecek rekening penerima bantuan sosial (bansos).
"Lah, saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana kalau ada lebih. Kalau lagi sepi, ya kosong. Tapi bukan berarti itu rekening bodong, kan?” tutur Mardiyah.
Rekening tersebut dulunya ia gunakan untuk menerima bantuan sosial.
Sejak bantuan itu berhenti, rekening tersebut memang tidak aktif, tapi masih disimpan untuk keperluan mendesak.
“Kalau nanti ada uang lebih, bisa saya pakai lagi. Tapi sekarang malah dibekukan, disuruh urus ini-itu. Buat orang kecil kayak saya, itu nyusahin,” kata dia.
Baca juga: Viral Tren Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI, Apa Artinya?
Ahmad Lubis (37) juga mengalami hal serupa. Ia mendapati rekening atas nama anaknya—yang masih duduk di bangku sekolah dasar—ikut diblokir.
Rekening tersebut adalah tempat menyimpan hadiah dari prestasi anaknya.
“(Rekening yang terblokir) isi tabungan rekening anak saya hampir semuanya itu hadiah dari ikut lomba dan prestasi lainnya,” kata Ahmad.
Ahmad menilai kebijakan PPATK menyamaratakan semua nasabah dan tidak mampu membedakan mana rekening yang mencurigakan dan mana yang hanya pasif.
“Sebetulnya PPATK kan mau memberantas kejahatan. Seharusnya mereka pintar untuk memblokir yang tepat bukan sembarangan blokir," ujar dia.
Wali Kota Fadly Amran Pastikan tidak Ada Warga yang Terabaikan dan Salurkan Bantuan Sosial |
![]() |
---|
Seorang Warga Padang Bantah Curhatan Rekening Diblokir PPATK hingga Menyebabkan Orang Tua Meninggal |
![]() |
---|
Cerita Ahmad Lubis, Rekening Diblokir PPATK hingga Tak Bisa Beli Kebutuhan Anak di Padang |
![]() |
---|
Prabowo Panggil Kepala PPATK dan Gubernur BI, Puluhan Juta Rekening Terblokir Kembali Dibuka |
![]() |
---|
Rekening Bank Diblokir PPATK, Masyarakat Menjerit, Ini Cara Reaktivasi dan Dokumen yang Diperlukan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.