Kuota Haji Sumbar Berpeluang Berubah, BP Haji RI: Tak Lagi Berdasarkan Jumlah Penduduk

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Badan Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia (BP Haji RI) menyebutkan bahwa kuota haji untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berpeluang mengalami perubahan pada musim haji tahun depan.

Perubahan ini akan didasarkan pada skema penghitungan baru yang tidak lagi hanya mengacu pada jumlah penduduk, tetapi juga memperhitungkan jumlah pendaftar haji aktif.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Penyelenggaraan Haji RI, Moch Irfan Yusuf, usai mengisi kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (22/7/2025).

Dalam kuliah umum tersebut, Moch Irfan Yusuf memaparkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dan mendorong peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung layanan haji nasional.

Baca juga: Tomat di Batu Taba Agam Layu Akibat Kemarau, Petani: Harus Disiram 4 Kali Seminggu

“Kita akan coba ubah dasar penghitungan kuota. Kalau selama ini hanya berpedoman pada jumlah penduduk, kita akan coba dasarkan pada jumlah pendaftar. Jadi nanti, kalau pendaftarnya banyak, tentu kuotanya juga bisa lebih banyak,” ujar Moch Irfan Yusuf saat dikonfirmasi TribunPadang.com.

Menurutnya, perubahan metode ini bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi kuota haji yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan riil di daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian kuota bisa berarti peningkatan maupun penurunan, tergantung dari data jumlah pendaftar haji yang masuk.

“Peluang naik kuota bisa, peluang turun juga bisa, tergantung kondisinya. Saya juga belum tahu persis angka pendaftar di Sumbar, itu nanti akan kita lihat dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, kuota haji Indonesia masih merupakan yang terbesar di dunia, dan distribusinya ke tiap provinsi terus dievaluasi setiap tahunnya oleh Kementerian Agama melalui BP Haji RI.

Baca juga: Pemerintah Jajaki Pemanfaatan Kuota Haji Negara Lain untuk Tambah Jemaah Indonesia

Pemerintah Indonesia Upayakan Pemanfaatan Kuota Haji Negara Lain

Pemerintah Indonesia tengah menjajaki pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terpakai guna mengakomodasi jemaah haji asal Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab tingginya animo masyarakat terhadap ibadah haji yang setiap tahun terus meningkat.

Kepala Penyelenggaraan Haji RI, Moch Irfan Yusuf menyebut pihaknya saat ini masih berupaya melakukan penjajakan pemanfaatan tersebut.

Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai wartawan usai mengisi kuliah umum bertajuk Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP).

Baca juga: Wali Murid Penuntut Guru Zuhdi Rp25 Juta Akhirnya Minta Maaf, Rekam Jejaknya Disorot Netizen

“Kita sedang jajaki. Kita sudah bicara dengan teman-teman dari Filipina dan beberapa negara lain. Misalnya Filipina punya kuota 7.000, tapi yang mereka gunakan hanya 4.000 sampai maksimal 5.000. Sisanya apakah bisa kita manfaatkan,” kata Moch Irfan Yusuf kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Rencana ini bertujuan agar kuota haji yang tidak terpakai oleh negara-negara lain dapat digunakan oleh Indonesia yang memiliki daftar tunggu jemaah sangat panjang.

Namun, Moch Irfan Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Teknisnya tentu harus tetap bekerjasama dengan Arab Saudi. Tidak bisa sekadar negara lain punya kuota tidak terpakai lalu kita langsung ambil. Ibaratnya, seperti ada baju orang lain yang tidak dipakai, tapi kita tetap harus izin dulu, boleh tidak kita pakai,” ungkapnya.

Saat ini, pemerintah masih menunggu kejelasan dari Arab Saudi apakah skema pemanfaatan kuota ini bisa direalisasikan.

Moch Irfan Yusuf menegaskan bahwa semua upaya dilakukan agar jemaah Indonesia bisa lebih cepat berangkat ke tanah suci.

“Kita harapkan ada peluang, tetapi tentu saja semua kembali pada izin dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Kita tidak bisa memaksakan,” tutupnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)