Kemarau Diprediksi hingga September 2025, Warga Sumbar Diminta Tak Buka Lahan dengan Cara Dibakar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga September 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ingatkan masyarakar agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, Senin (21/7/202).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, saat diwawancarai TribunPadang.com di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar.

Sebagai langkah pencegahan, Ferdinal mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Terlebih, kondisi cuaca saat ini sangat kering dan panas, serta BMKG telah memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga September 2025.

Baca juga: Satu Pekan Operasi Patuh 2025, Pelanggar Tak Pakai Helm dan Melawan Arus Terbanyak di Sumbar

“Kita berharap masyarakat lebih sadar, karena api yang tidak terkendali bisa menimbulkan bencana yang lebih luas,” tutup Ferdinal.

Ferdinal menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD, Damkar, serta Satpol PP di daerah-daerah terdampak kejadian Karhutla.

"Bahkan laporan yang kita terima, di Kabupaten Solok saja, tercatat 60 kasus kebakaran sepanjang Juli ini," jelasnya.

Ferdinal mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak pada lingkungan, namun juga bisa mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Karhutla Semakin Meluas di Sumbar, Dishut Tindak Secara Hukum Jika Ada Unsur Kesengajaan

"Seperti di kawasan Sungai Lasi, api sempat hampir mengenai permukiman warga. Di Harau, Lima Puluh Kota, kebakaran terjadi dekat jalan raya. Ini jelas membahayakan," sebutnya.

Meski belum ada kasus yang diproses secara hukum, Ferdinal menegaskan jika ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan dampak besar, maka penindakan hukum akan dilakukan.

"Kalau ada indikasi kuat kesengajaan yang menyebabkan gangguan sosial ekonomi, kita akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menindak secara hukum. Saat ini, langkah yang dilakukan adalah pemanggilan, teguran melalui wali nagari, dan edukasi ke masyarakat," jelasnya.

Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar mencatat telah terjadi 1.700 titik hotspot di berbagai wilayah kabupaten dan Kota di Sumbar.

Baca juga: Radar Tsunami Picu Konflik di Pariaman, Pemerintah Klaim untuk Kebaikan Bersama

Ferdinal Asmin, mengatakan bahwa titik panas (hotspot) tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Namun, beberapa daerah disebut mengalami kejadian kebakaran yang lebih masif.

"Yang terbanyak kejadian kebakaran itu kami pantau terjadi di Kabupaten Solok dan Lima Puluh Kota. Selain itu, juga ditemukan di Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman, dan Pasaman Barat," katanya.