Berita Populer Sumbar

POPULER SUMBAR: Guru Besar Unand Kembali Kritik Menkes dan Jemaah Haji Kloter 1 Mendarat di BIM

Plh. Kakanwil Kemenag Sumbar, Abrar Munanda, mengatakan bahwa di Kloter 01 ini sebanyak 421 jemaah haji yang datang dari total 423 orang.

Editor: Rahmadi
TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto
SISTEM PENDIDIKAN KEDOKTERAN- Guru besar dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, kembali menyatakan sikap terkait kebijakan transformasi dan tata kelola kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu guru besar Kedokteran Unand, Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK, menyebutkan bahwa pernyataan ini merupakan tindak lanjut atas belum adanya respons konkret dari pemerintah pusat terhadap keresahan yang sebelumnya telah mereka sampaikan. 

TRIBUNPADANG.COM – Simak sejumlah informasi menarik yang telah dirangkum dalam populer Sumbar setelah tayang 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Pertama,  Guru besar Unand  kembali menyatakan sikap terkait kebijakan transformasi dan tata kelola kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pernyataan ini merupakan sikap kedua yang disampaikan sebagai bentuk respons atas berbagai perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran yang dinilai meresahkan.

Kedua, ratusan jemaah Kelompok Terbang (Kloter) 01 Embarkasi Padang sampai di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat setelah melaksanakan ibadah haji.

Plh. Kakanwil Kemenag Sumbar, Abrar Munanda, mengatakan bahwa di Kloter 01 ini sebanyak 421 jemaah haji yang datang dari total 423 orang.

Berita selengkapnya baca berikut ini:

1. Guru Besar Unand Kembali Nyatakan Sikap, Kritik Menkes dan UU Kesehatan

Guru besar dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, kembali menyatakan sikap terkait kebijakan transformasi dan tata kelola kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pernyataan ini merupakan sikap kedua yang disampaikan sebagai bentuk respons atas berbagai perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran yang dinilai meresahkan.

Salah satu guru besar Kedokteran Unand, Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK, menyebutkan bahwa pernyataan ini merupakan tindak lanjut atas belum adanya respons konkret dari pemerintah pusat terhadap keresahan yang sebelumnya telah mereka sampaikan.

“Pernyataan sikap kita sebelumnya sudah sampai kepada Presiden Prabowo. Tapi karena gerakan politik kita ini nampaknya belum ditindaklanjuti oleh Presiden melalui orang kepercayaannya, maka setelah rapat guru besar tiga hari lalu, kita memasuki langkah kedua ini,” ujar Prof. Masrul kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Baca juga: Maigus Nasir Pemateri Workshop Nakes se-Kota Padang, Singgung Pelayanan Kesehatan Perspektif Islam

Prof Masrul menegaskan, para guru besar akan terus menyuarakan protes apabila kebijakan yang ada tetap diberlakukan tanpa evaluasi.

“Kita akan terus memantau perkembangan, baik secara politik maupun lobi. Karena kami ingin semua persoalan ini tuntas,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menurutnya bisa berdampak buruk terhadap sektor pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia.

“Undang-undang ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan fakultas kedokteran. Dalam regulasi ini tidak jelas siapa yang menjadi penyelenggara pendidikan. Paradigmanya hanya soal penyediaan tenaga kesehatan, padahal kami di fakultas kedokteran juga berperan dalam pengembangan keilmuan dan pencetak tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Padang Panjang Temui Ratusan Massa Aksi, Buntut Penghentian TPP Guru dan Tenaga Kesehatan

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved