Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemko Padang Dibatasi 50 Persen

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Kota Padang akan mengurangi perjalanan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Prabowo No 1 Tahun 2025.

Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pemerintah kota Padang patuh dan tegak lurus dengan keputusan Presiden Prabowo memastikan efisiensi anggaran.

Menurutnya, efisiensi yang jelas akan mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas sekitar 50 persen dari biasanya.

"Yang pasti perjalanan dinas menjadi 50 persen," kata Andree Algamar, Rabu (12/2/2025).

Ia menekankan kebijakan efisiensi anggaran ini tentu berdampak baik karena akan bergeser ke program lainnya.  

Baca juga: Transfer Rp83 Miliar ke Solok Selatan Dibatalkan, Proyek Infrastruktur Terdampak Efisiensi Anggaran

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan akan tetap berjalan.

"InsyaAllah pelayanan publik tidak akan terganggu," katanya.

Menurutnya, prioritas pemerintah kota yang pertama itu menghemat anggaran agar program prioritas pemerintah pusat bisa berjalan.

Sementara itu, Staf Wali Kota Padang Syahrial Kamat mengatakan dengan berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat, maka Pemko Padang akan memaksimalkan capaian pendapatan asli daerah.

"Belanja ini tentu tidak bisa dikurangi. Makanya tentu kita harus melihat peluang-peluang PAD, digali lagi potensi-potensi yang ada, supaya pembangunan kota Padang tetap berlanjut," katanya.

Menurutnya, efisiensi anggaran saat ini tidak berdampak pada gaji ASN Pemko Padang. Saat ini ASN Pemko Padang juga masih bekerja di kantor dan belum ada kebijakan untuk Work from Home (WFH) beberapa hari dalam seminggu.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News