Alasan Warga Tolak Rencana Pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mayoritas masyarakat Batipuah Selatan menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Masyarakat menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan sejak muncul wacana pembangunan PLTS sekitar tahun 2020 lalu.

Beberapa kali sosialisasi-pun dilakukan PT PLN Indonesia Power sejak saat itu, namun masyarakat bersikukuh menolak.

Masyarakat pun sempat mendatangi Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan alasan penolakan PLTS yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Terakhir mereka menyampaikan alasan penolakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS Danau Singkarak yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) sore.

Sosialisasi ini difasilitasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menghadirkan Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Bupati Tanah Datar Eka Putra hingga tokoh masyarakat Batipuah Selatan.

Bukhari Datuak Tejo Malalo, Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan menegaskan bahwa masyarakat tidak sedikitpun anti terhadap investasi ataupun pembangunan.

Baca juga: Sejumlah Spanduk Penolakan Warnai Sosialisasi Proyek PLTS Terapung Danau Singkarak Sumbar

Hanya saja, menurut masyarakat PLTS terapung bukanlah hal yang penting bagi mereka, melainkan ingin ekosistem lingkungan Danau Singkarak dipulihkan.

Mengingat, kata Bukhari, Danau Singkarak termasuk satu dari 15 danau prioritas se-Indonesia yang perlu diselamatkan.

Ia menjelaskan, mestinya saat ini pemerintah fokus untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan utama di Danau Singkarak.

"Danau Singkarak diambang kehancuran, bukan main banyaknya sampah, banyak lagi permasalahan di Danau Singkarak, mestinya itu yang harus diselesaikan dulu, seusai dengan Perpres nomor 60 tahun 2021," kata Bukhari.

Ia menjabarkan, pencemaran yang terjadi di Danau Singkarak sudah kelewat parah. Bukhari menilai hal itu disebabkan oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di danau itu.

Belum lagi, masyarakat sekitar sangat bergantung dengan Danau Singkarak. Mereka takut, adanya PLTS menghilangkan mata pencarian. 

Dia mempertanyakan alasan Danau Singkarak yang dipatok sebagai lokasi rencana pembangunan PLTS itu.

"Sekali lagi kita tidak anti pembangunan, tetapi mestinya masih ada alternatif lain yang bisa digunakan, seperti di Koto Panjang perbatasan Sumbar-Riau, tidak ada ikan endemik-nya, tak menimbulkan risiko," ujarnya.

Selain itu, Bukhari menyampaikan keresahan masyarakat terkait ekosistem ikan bilih, yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

"Untuk itu perlu pertahankan, pelestarian dan penyelamatan ikan bilih," tambah Bukhari.

Dirinya dan masyarakat tak mempercayai janji-janji yang dilontarkan pihak PT PLN Indonesia Power, termasuk janji akan memberi bantuan beasiswa ke luar negeri.

Apalagi, warga sudah geram dengan janji-janji pembangunan, misalnya PLTA yang dulunya punya pelbagai janji namun tak ditepati kepada masyarakat.

"Sejak tahun 1980-an PLTA menjanjikan ini itu, non sense, tak ada sama sekali, listrik bayar, listrik masjid saja untuk kepentingan umum bayar, kalau ditagih mereka mengelak," tambahnya.

Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI memastikan masukan dari masyarakat saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS itu akan dikaji kembali oleh PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak.

Baca juga: Sambut Hangat Investasi PLN, Gubernur Yakin PLTS Terapung Danau Singkarak Datangkan Banyak Manfaat

"Apakah terus melakukan dialog dan komunikasi, atau mengkaji untuk melakukan pemindahan rencana investasinya. Apakah tetap di Singkarak, keluar Singkarak atau tetap di Sumatera Barat atau keluar Sumatera Barat," kata Andre.

Dia menegaskan terkait rencana pembangunan PLTS di Danau Singkarak tak ada unsur paksaan terhadap masyarakat.

"Kita mengedepankan dialog terbuka. Kehadiran kami membuka dialog ini untuk menepis juga persepsi dari luar Sumatera Barat seakan-akan Sumatera Barat ini anti investasi. Alhamdulillah dialog berjalan konstruktif, sejuk, seluruh aspirasi di sampaikan dengan tenang dan enak. Seluruh masukan masyarakat nanti akan dikaji oleh PLN," tambah anggota DPR dapil Sumbar I ini.

Diketahui sebelumnya, sosialisasi rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak yang merupakan kerja sama PT PLN Indonesia Power dan investor dari Arab Saudi ini digelar di lapangan SMP N 2 Batipuh Selatan.

Pantauan Tribunpadang.com di sekitar lokasi sosialisasi, terpajang sejumlah spanduk penolakan, dengan narasi yang seragam yakni menolak pembangunan PLTS terapung di Ulayat Danau Singkarak Malalo Tigo Jurai. Spanduk-spanduk tersebut tampak terpasang sebelum kegiatan sosialisasi dimulai.

Sejumlah spanduk penolakan dari masyarakat setempat terpajang di pekarangan sekolah, diantaranya dari masyarakat Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Padang Laweh Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo, Jorong Baing Nagari Guguak Malalo, Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo, hingga Jorong Tangah Duo Puluah Nagari Padang Laweh Malalo.

Sementara spanduk penolakan dari perantau Malalo terpajang di pagar bagian luar SMP N 2 Batipuh Selatan, diantaranya dari DPP Ikatan Keluarga Malalo (IKMAL), IKMAL Batam, IKMAL Palembang, IKMAL Jabodetabek, IKMAL Jakarta, IKMAL Bengkulu, hingga IKMAL Gunung Sitoli.

Helmi Kautsar, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak (perusahaan patungan PT PLN Indonesia Power dan investor dari Arab Saudi) dalam sambutannya mengatakan bahwa program PTLS Danau Singkarak tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap mari kita bersama-sama menjaga harmoni antara kemajuan teknologi, manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik," kata Helmi.

Dia bilang, rencana proyek PLTS di Danau Singkarak merupakan solusi inovatif mendukung kebutuhan energi bersih di Indonesia.

Lebih dari itu, ia mengklaim proyek ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan habitat ikan bilih di Danau Singkarak.

"Melalui program ini kami berharap PLTS tidak hanya menjadi solusi kebutuhan energi bersih,tapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat, lingkungan dalam pelestarian ekosistem di Danau Singkarak," ujarnya.

Helmi menuturkan, Danau Singkarak adalah kebanggaan Sumatera Barat. Selain menjadi ikon wisata, danau ini juga menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat sekitar.

Ia menuturkan, pihaknya telah merancang dan merencanakan sejumlah program yang terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan PLTS, diantaranya program peningkatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dengan mendorong pengembangan produk olahan ikan bilih sebagai komoditi unggul untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: PLN dan Perusahaan Arab Saudi Bangun PLTS Terapung di Danau Singkarak Sumbar

Lalu, juga ada program edukasi dan pelatihan masyarakat nelayan. Kemudian, program konservasi atau perlindungan ikan bilih.

"Bersama para ahli dan masyarakat lokal kami akan memastikan bahwa keberadaan PLTS terapung tidak akan mengganggu habitat alami ikan bilih, dengan melakukan konservasi atau perlindungan khusus di area-area tertentu di Danau Singkarak," ujar dia.

Selain itu, program yang telah disusun ialah rencana kolaborasi penelitian bekerja sama dengan akademisi, lembaga riset untuk mempelajari lebih lanjut ekosistem Danau Singkarak.