Sikap Mahasiswa Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, BEM SI Ancam Turun Serentak Bila Tak Dibatalkan

TRIBUNPADANG.COM- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta pemerintah mengkaji ulang hingga membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 Persen. 

Mahasiswa pun mengingatkan agar pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat. 

"Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," kata Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal, Sabtu (21/12/2024).

Aktivis mahasiswa itu, katanya, akan menggelar demonstrasi penolakan yang masif jika desakan penolakan ini tidak didengar pemerintah di bawah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka itu. "Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia," kata Satria.

Baca juga: Yenny Wahid Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Jika Gus Dur Masih Hidup akan Berdiri Bareng Rakyat Kecil

Satria menjelaskan sikap para mahasiswa, terutama BEM SI, menolak keputusan pemerintahan Prabowo menaikkan PPN hingga 12 persen itu karena tak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini. Ia menyinggung tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 

"Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan yang luas," ujar dia. "ini akan menurunkan daya beli masyarakat," sambung Satria.

Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12 persen ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. 

Bahkan pada Kamis (19/12/2024) petang lalu sejumlah kelompok elemen masyarakat gabungan--yang di dalamnya juga ada massa K-popers hingga gamers--melakukan aksi di seberang istana presiden, Jakarta Pusat. 

Mereka pun menyampaikan surat keberatan kenaikan PPN 12 persen itu ke Sekretariat Negara. 

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan, PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah: Kita Tetap, Lindungi Rakyat Kecil

Selain itu ada juga petisi berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" Yang sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024 itu sudah diteken lebih dari 113 ribu tanda tangan.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mendorong pemerintah mengkaji lebih jauh terkait penetapan kenaikan PPN 12 persen. Abbas menyatakan, sejatinya sebelum ditetapkan dan berlaku kenaikan PPN 12 persen itu, pemerintah harus memperhitungkan kondisi masyarakat. 

Baca juga:  Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP untuk Sektor Properti

"Kenaikan PPN tersebut jelas akan mendorong bagi meningkatnya biaya perusahaan dan akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat secara agregat," kata Abbas saat dimintai tanggapannya, Jumat (20/12).

Atas kondisi tersebut, Abbas menegaskan perlu adanya perhitungan lagi agar tidak berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Pasalnya, jika merujuk pada data di Mei 2024 sendiri kata dia, angka daya beli masyarakat sudah turun. 

"Sehingga kenaikan PPN tersebut sudah jelas akan menambah tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat terutama mereka-mereka yang berada di lapis bawah dan menengah," kata dia.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Sumbar Kecewa dengan Putusan MK, Kaitkan dengan Dinasti Politik Jokowi