Daftar 13 Calon Kepala Daerah di Sumbar yang Ajukan Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Terkait teknis persiapan di MK nanti, Bawaslu menyebut telah mengumpulkan data terhadap upaya pencegahan pelanggaran yang sudah dilakukan.

"Diperhatikan pokok-pokok permohonan dari pelapor sesuai dalil pelaporan. Semua paslon yang melapor menjadi prinsipal. Tidak ada prinsipal dari pemantau pemilihan di Sumbar," katanya.

Benny menegaskan Bawaslu Sumbar memberikan asistensi secara menyeluruh kepada Bawaslu kabupaten/kota dengan memperhatikan seluruh hasil pengawasan di semua tahapan Pilkada.

"Seluruh hasil pengawasan sejak awal pemberitahuan, pemenuhan persyaratan pemilih dan calon, pendaftaran, kampanye hingga penghitungan. Semua dituangkan di dalam bentuk hasil pengawasan," terangnya.

Jadwal sidang sengketa Pilkada di MK dijadwalkan pada bulan Januari 2025. Sejauh ini MK menerima total secara nasional 294 permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Baca juga: 602 Personel Siap Amankan Natal dan Tahun Baru di Padang, Antisipasi Kemacetan dan Gangguan Keamanan

Di Sumatera Barat, ada 11 daerah yang akan  menghadapi gugatan Pilkada, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dengan masing-masing dua gugatan.

Selain itu, satu gugatan masing-masing berada di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai.(*)