Wakil DPRD Sumbar Temui Massa Aksi Aliansi BEM SB, Siap Perjuangkan Nasib Guru

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria, menemui massa aksi aliansi BEM SB yang menyampaikan aspirasi terkait guru, Senin (25/11/2024).

Politisi Gerindra dan Nasdem tersebut tampak berdialog dengan massa aksi. 

Evi Yandri Rajo Budiman memastikan, DPRD Sumbar bersama dengan guru, apa yang menjadi perjuangan mahasiswa tentang persoalan guru juga menjadi perhatian dewan.

"Kami juga sedang membahas anggaran untuk sertifikasi guru, direncanakan akan naik tunjangan guru dengan anggaran Rp20 miliar," kata Evi Yandri.

Evi Yandri juga menekankan bahwa DPRD Sumbar juga memperjuangkan nasib guru honorer.

"Banyak hal yang akan kita perjuangkan. Kita siap memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa dan kepala dinas pendidikan," kata Evi Yandri.

Pada kesempatan yang sama, Nanda Satria meminta agar mahasiswa menyiapkan kajian dan rekomendasi yang konkrit.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi di DPRD, Tagih Janji Prabowo Tambah Gaji Guru

"Kami minta, mari kolaborasi memperjuangkan nasib guru agar lebih sejahtera. Dengan guru sejahtera maka Indonesia emas tahun 2025 akan terwujud," kata Nanda Satria.

Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi memperingati hari guru di depan gedung DPRD Provinsi Sumbar, Senin (25/11/2024).

Aksi dimulai pukul 15.00 WIB. Massa aksi tampak membawa sejumlah spanduk dan flyer yang berisikan gambaran nasib guru dan tuntutan pada DPRD Sumbar.

Spanduk-spanduk tersebut juga dipasang di pagar kantor DPRD Sumbar. Tampak bertuliskan tuntutan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru dan perlindungan untuk guru.

Massa aksi juga membawa patung bertuliskan #Pahlawan tanpa tanda perlindungan. #Nasib guru menunggu janji. #Guru mengabdi malah dibui.

Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) Prima Yoga mengatakan, nasib guru saat ini mengkhawatirkan, karena banyak guru yang dipenjara saat mendidik anak murid.

"Kami ingin agar aturan terkait guru direvisi,  agar guru mendapatkan perlindungan sehingga saat mendidik anak berlangsung dengan optimal," kata Prima Yoga.

Ia menekankan, dalam proses belajar dan mengajar, guru tidak hanya mengajarkan materi saja tetapi juga menekankan integritas, moral dan etika.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar kedudukan guru honorer jelas dalam undang-undang dan kesejahteraan guru honorer juga diperhatikan.

"Kami ingin pemerintah mengakomodir kualitas untuk guru itu sendiri," katanya.

Prima Yoga menambahkan, mahasiswa juga menuntut janji dari Presiden Prabowo, menambah gaji guru Rp2 juta mulai November 2024.

"Realisasi perubahan gaji Rp2 juta ini hanya pada guru sertifikasi, seharusnya tidak hanya guru profesi tetapi juga guru honorer dan guru lainnya," kata Prima Yoga. 

Berikut tuntutan massa aksi:

Baca juga: 12 FAKTA Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Operasi Tambang Ilegal, Hukuman Mati

1. Menuntut Pemerintah agar Segera realisasikan janji pemerintah untuk memberikan tambahan gaji sebesar Rp2 juta per bulan bagi para guru termasuk guru honorer sebagai langkah konkrit meningkatkan kesejahteraan guru.

2. Menuntut pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan, termasuk untuk kesejahteraan guru, benar-benar menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

3, Menuntut pemerintah membuat mekanisme distribusi gaji yang adil dan transparan untuk mengurangi ketimpangan antara guru honorer dan guru tetap.

4. Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodasi guru honorer yang telah lama mengabdi, dengan memberikan pengakuan khusus tanpa harus melalui seleksi ketat yang memberatkan.

5. Sediakan pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru secara berkala, terutama di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

6. Tetapkan kebijakan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar dapat diangkat langsung sebagai ASN tanpa melalui prosedur seleksi PPPK yang berat.

7. Perbaiki mekanisme seleksi dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengabdian sebagai indikator utama kelayakan, bukan hanya hasil tes teknis.

8. Pastikan formasi guru di seluruh daerah merata sesuai kebutuhan, dengan menghindari over supply di daerah tertentu dan kekurangan di daerah lainnya.

9. Tingkatkan transparansi alokasi formasi PPPK dan CPNS yang diajukan oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan masyarakat dan organisasi profesi guru dalam proses perencanaan.

10. Alihkan sebagian dana besar pendidikan yang saat ini terselesaikan untuk program non- prioritas ke program peningkatan kesejahteraan guru dan pengembangan kualitas pendidikan.

11. Audit penggunaan anggaran pendidikan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan manfaatnya langsung dirasakan oleh para guru dan siswa.

12. Menuntut pemerintah jaminan sosial yang lebih komprehensif untuk semua guru, termasuk honorer, mencakup asuransi kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, dan pensiun yang layak.

13. Menuntut pemerintah untuk merevisi Pasal 54 UU Perlindungan Anak yang membatasi tindakan disiplin guru, untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News