Sumatera Barat Masuk Kategori Rawan Pilkada 2024, Menko Polhukam Tekankan Pencegahan

TRIBUNPADANG.COM - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyoroti Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu daerah dengan kategori rawan dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kolaborasi Sentra Gakkumdu bertajuk "Mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil Se-Wilayah Sumatera" di Medan, Selasa (9/7/2024).

Hadi mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi yang sudah diawali dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan anggota DPR/DPDDPRD pada Februari lalu.

Dan pada 27 November 2024, kata dia, Indonesia berlanjut dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak di 545 daerah, 508 kabupaten/kota, dan 37 provinsi.

Pilkada serentak tersebut, lanjut dia, adalah yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. 

Keterbatasan jumlah personel TNI dan Polri yang masing-masing sekitar 500 ribu telah dibagi untuk mengamankan di provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pengamanan Pilkada serentak.

Baca juga: Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Pemko Padang Keluarkan Surat Edaran

Untuk itu menurutnya aspek keamanan harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik. Oleh sebab itu ini penting sekali menurutnya berkumpul bersama dalam rangka memitigasi.

"Titik berat Gakkumdu adalah pencegahan. Potensi-potensi konflik sudah kita lihat di mana saja. Baik konfliknya itu akibat dari penyelenggara atau konflik itu berasal dari partisipasi. Kita bisa melihat," kata Hadi disiarkan langsung di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI

"Treatment-nya (penanganannya) berbeda. Kalau penyelenggara, Pak Kepolisian sudah paham bagaimana cara mentreatment-nya. Apabila partisipasi, TNI Polri juga tahu treatmentnya untuk mengantisipasi. Jika dalam pelaksanaan terjadi sengketa, itu adalah Gakkumdu yang paham betul bagaimana mengantisipasi," sambung dia.

Hadi mengapresiasi Bawaslu RI yang telah memetakan kerawanan pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan empat provinsi dengan potensi indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi.

Baca juga: Kontestasi Pilkada Padang Pariaman Memanas, John Kennedy Azis Gandeng Rahmat Hidayat

Pertama adalah Sumatera Barat, yang masuk ke peringkat kedua IKP. Ia meminta kepolisan mulai melihat aspek permasalahan sehingga membuat Sumatera Barat masuk ke dalam IKP nomor satu.

Kedua, adalah Jambi yang masuk peringkat tiga IKP. Ketiga, kata dia, Bengkulu yang masuk peringkat kelima IKP. Keempat, lanjut dia, Kepulauan Riau yang masuk peringkat kedelapan IKP.

"Selain keempat provinsi tersebut, Provinsi Aceh juga perlu menjadi perhatian karena memiliki otonomi khusus yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dalam penyelenggaraan secara sistem politik, termasuk adanya partai politik lokal yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada," kata Hadi.

Oleh karena itu, ia berharap Sentra Gakkumdu diharapkan dapat mengenali karakteristik potensi kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan dan pengawasan yang tepat bagi daerahnya.