Artikel
Potensi Perhutanan Sosial di Sumbar yang Menjanjikan
Hingga 2023, total luas perhutanan sosial di Sumbar baru mencapai 287.553,78 hektare dengan 205 unit usaha. Jumlah itu masih bisa terus berkembang.
Penulis: rilis biz | Editor: Emil Mahmud
Bagi orang Minangkabau, merantau memang bukan semata untuk mencari penghidupan, tetapi lebih kepada mencari pengalaman, menimba ilmu untuk kemudian dibawa pulang membangun kampung halaman.
Meski pada akhirnya, banyak juga yang "merantau hilang", atau tidak lagi kembali ke kampung karena memilih hidup dan berkeluarga di perantauan. Pulang hanya sekali setahun, saat Lebaran.
Maka tidak heran bila Pemprov Sumbar mencatat, saat ini jumlah etnis Minangkabau yang merantau dan menetap di luar Sumbar, jauh lebih banyak daripada jumlah warga Sumbar saat ini yang berjumlah 5,66 juta jiwa.
UMR Sumbar 2024
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat selalu naik dari tahun ke tahun, meski tidak sebesar dengan kota-kota lain yang menjadi tujuan perantauan. Pada tahun 2024 UMR Sumbar naik menjadi Rp2,81 juta per bulan dari awalnya Rp2,74 juta pada 2023, berdasarkan SK Gubernur Nomor: 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar menyebut kenaikan UMP Sumbar pada 2024 sekitar Rp68.973 atau 2,52 persen dari UMP tahun 2023.
Secara umum ada tiga variabel yang menentukan UMP pada 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30). Besaran alpha sangat ditentukan oleh tingkat besaran upah dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.
Kenaikan UMR tersebut memang menggunakan rumus baku yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.
Gubernur Sumbar mengesahkan UMR setiap tahun setelah melewati proses sesuai aturan yang berlaku, salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan setempat.
Dewan Pengupahan di Sumbar terdiri dari 15 orang yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, perguruan tinggi, Apindo, dan serikat pekerja.
Jika dikaji lagi, sebenarnya UMR mengacu pada standar hidup laik pada satu daerah. Meskipun UMR Jakarta atau Batam lebih tinggi dari Sumbar, tetapi biaya hidup juga lebih tinggi. Bisa disebut upah Rp5 juta di Jakarta dan pendapatan Rp2,81 juta di Sumbar, hampir sama nilainya. Sama-sama cukup untuk hidup.
Karena itu, jika ada lapangan pekerjaan yang terbuka luas di Sumbar, dengan penghasilan setara UMR, tentu bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk hidup dan berkerja di kampung halaman.
Perhutanan sosial
Pada akhir 2023, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan fakta menarik terkait program Perhutanan Sosial di daerah itu.
Pendapatan petani hutan (sebutan untuk mereka yang memanfaatkan potensi perhutanan sosial) di Sumbar sudah hampir menyamai UMR. Dalam beberapa tahun ke depan, diyakini bisa menyamai, bahkan bisa lebih tinggi.
Pengaruh Positif Ekonomi Kreatif Terhadap, Rencana Kenaikan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Sinergi Fiskal untuk Optimalisasi Pembangunan Nasional |
![]() |
---|
Artikel: Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Perekonomian Berkelanjutan |
![]() |
---|
Artikel: Merintis Harapan dalam Sekeping Hutan Sambungo |
![]() |
---|
Artikel: Dampak Positif PTSL terhadap Pembangunan dan Perekonomian Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.