PABPDSI 50 Kota, OPD dan Wali Nagari Lareh Sago Halaban ke Jakarta, Minta Normalisasi Batang Sinamar

TRIBUNPADANG.COM - Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan Kerja ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA PUPR), Rabu, (29/5/2024).

Rilis yang diterima redaksi, Jumat (31/5/2024) menyebutkan agenda kali ini menyusul, adanya desakan masyarakat, melalui Wali Nagari yang diteruskan kepada Kadis PU Kabupaten Lima Puluh Kota Kota, karena hampir tiap tahun selalu mengalami kerugian. Termasuk, proses untuk pengajuan, Normalisasi Batang Sinamar sebagai upaya menghindari ancaman banjir tersebut.

Selanjutnya, sejumlah wali nagari didampingi Bamus berinisiatif mengunjungi Kementerian PUPR beserta Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota, Nopriyadi Syukri mendatangi Kantor Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA PUPR), Rabu, (29/5/2024).

Pada kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bob Arthur Lombogia, M.Si  sebagai Direktur Dirjen SDA PUPR) lalu diskusi terkait bencana yang menimpa kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu bencana Banjir yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah yang tersebar di lima nagari se-Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Adapun nagari yang dimaksud adalah nagari Batu Payuang, Bukik Sikumpa, Balai Panjang Sitanang dan Tanjuang Gadang yang merupakan langganan tetap Banjir, bila musim penghujan datang.

Pada kunjungan tersebut Kepala Dinas PU Nopriyadi Syukri, ST didampingi Ketua Bamus/BPD Nagari Batu Payung, Yentiawarman Dt Paduko Sati menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sejauh ini lanjutnya bencana yang terjadi di Sumbar, bukan hanya di Tanah Datar dan Agam, tapi juga terjadi di Lima Puluh Kota. Hanya saja, menurutnya musibah bencana yang menimpa Kabupaten Limapuluh Kota belumlah menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

Menanggapi itu, Dirjen SDA PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa segala sesuatu permasalahan punya mekanisme dan butuh proses, pengkajian yang matang. Yakni, adanya aturan SOP (Standar operasional prosedur) kecuali yang bersifat urgendan darurat, serta tetap ada mekanismenya.

Dalam mekanisme operasional hingga penanganan bencana alam, Kadis PU Kabupaten Lima Kota bakal berkoordinasi dengan OPD terkait, seperti Kalaksa BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan bersama pihak lainnya lewat  sinergritas, dan kolaborasi guna menyelesaikan masalah bencana banjir yang selalu melanda Lima Puluh Kota.(*/rel)