2 Skema Relokasi Korban Banjir Bandang dan Lahar Dingin Gunung Marapi Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, AGAM - Sekda Agam, Edi Busti beberkan informasi terkait perkembangan rencana relokasi warga yang berada di sepanjang  bantaran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi Sumbar.

Ia menyebutkan saat ini pihak kabupaten masih melakukan pendataan rumah yang berada dalam zona merah dan di saat bersamaan sedang mencari alternatif tanah untuk posisi relokasi.

"Bersama BNPB, BMKG, TNI/Polri dan berbagai pihak terkait, selama dua hari ini kita terus melakukan pendataan rumah warga yang berada di zona merah di sepanjang aliran sungai yang menjadi lokasi banjir bandang ini," ucapnya, Jumat (17/5/2024) kemarin.

Baca juga: Siap Direlokasi, Korban Banjir di Galuang Sumbar Yakini Lokasi Mereka Tinggal Jalur Gunung Marapi

Ia juga menyebutkan untuk relokasi pemerintah menyiapkan dua skema dimana masyarakat yang mesti direlokasi dan memiliki lahan di zona aman diperbolehkan pindah ke lokasi tersebut.

"Jika tanahnya aman, dan bebas dari zona merah, kita akan langsung melakukan pembangunan di sana, dan difasilitasi," ucapnya.

Skema kedua, jika masyarakat yang mesti direlokasi tidak memiliki tahan, pemerintah Agam dan sejumlah pihak terkait tengah melakukan pencarian alternatif lahan baru.

"Kita telah mencari alternatif lahan untuk relokasi. Pilihannya ada di sejumlah lahan eks HGU yang tidak diperpanjang di wilayah Agam Barat. Mudah-mudahan ini bisa disetujui dan segera direalisasikan," ujarnya.

Baca juga: Trauma, Korban Banjir Lahar Dingin Marapi di Galuang Sungi Puar Sumbar Sepakat untuk Relokasi

Edi mengatakan belum bisa memastikan total rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Namun, ia memperkirakan akan ada ratusan rumah dan KK yang akan direlokasi.

Tanggapan Warga

Sejumlah masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) memberikan tanggapan terkait rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Salah seorang pengungsi di posko bencana SD N 08 Kubang Duo Koto Panjang, Zulfarida menyatakan kesiapannya jika memang akan di relokasi.

Namun, ia berharap agar nantinya bantuan relokasi rumah bisa menunjang penghasilannya.

"Kami siap jika disuruh pindah, kalau bentuk bangunannya yang penting nyaman untuk ditinggali. Yang paling penting nantinya bantuan apapun bisa menunjang kehidupan kami selanjutnya," ujarnya, Jumat (17/5/2024).

"Kebanyakan dari kita yang terdampak yaitu petani, pedagang, dan penjahit. Jadi kita berharap pemerintah bisa menanggapi permintaan kami," sambungnya.

Pengungsi lainnya, Fitri mengutarakan harapannya agar segala yang disampaikan oleh pemerintah terkait segala bantuan benar-benar dilaksanakan.

"Kita berharapnya jangan sampai janji-janji saja, atau kami menunggu hingga lama untuk mendapatkan bantuan," katanya.

Baca juga: Jalan Padang-Solok Tidak Bisa Dilewati Akibat Longsor Sitinjau Lauik, Novri: Macet Sejak Bandar Buat

"Semoga pemerintah segera merealisasikannya, agar kami bisa segera keluar dari posko dan melanjutkan kehidupan," harapnya.

Sementara itu, menurut Wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus, jika masyarakat di relokasi, akan ada ratusan jiwa yang harus dipindahkan.

"Khusus di Bukik Batabuah, mungkin sekitar 360 jiwa yang akan diungsikan, karena sekitar bantaran sungai masih ada beberapa rumah yang berada sekitar ratusan meter dari bantaran sungai," pungkasnya.

Rencana Relokasi Pemerintah

Pemerintah melarang kembali membuat bangunan di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah dan menjadi aliran sungai lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat memimpin Rapat Khusus Penanganan Bencana Sumatera Barat di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (16/5/2024).

Rapat ini diikuti Kepala BMKG Pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D, Wakil Gubernur, Dr. Audy Joinaldy, Kementerian PUPR, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Bupati Tanah Datar dan Agam serta unsur terkait lainnya.

Dikatakan Suharyanto, bagi warga yang bermukim di daerah yang rawan bencana akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang dipindahkan tidak hanya mendapatkan rumah tapi juga sarana untuk perkebunan.

"Kami minta semua kepala daerah agar sesegera mungkin mendata rumah warga yang terdampak banjir ini. Sekurang-kurangnya ada tiga tahapan. Pertama, rusak ringan. Kedua, rusak sedang. Ketiga, rusak berat. Ini akan kita relokasikan dengan sebaik-baiknya," kata Suharyanto, dilansir dari Kominfo Padang Panjang, Jumat (17/5/2024).

Selain itu, untuk jaringan irigasi akan diatasi Kemen PUPR. Sawah perorangan yang terkena dampak sesuai instruksi gubernur, akan dicari solusinya. 

Ini perlu dibicarakan lagi di tingkat provinsi karena memang tidak ada perbaikan sawah di tingkat pusat. Namun untuk gagal panen ada Jaslindo (asuransi-red) pada 2023, tapi 2024 tidak ada lagi lantaran anggarannya tidak ada.

"Untuk bersifat perorangan mungkin akan dibahas nanti di tingkat provinsi. Untuk yang tidak diwadahi PUPR itu biasanya diajukan, seperti jembatan putus diajukan BSP-nya," katanya.

"Atau diajukan hibah rehabilitasi rekonstruksi ke Deputi IV. Nanti dijelaskan bidang-bidang yang bisa masuk untuk yang tidak dapat tercover BNPB, dan ini Padang Panjang harus bergerak cepat," papar Suharyanto.

Namun di balik semua itu, tambahnya, utamakan dulu data masing-masing keluarga. Apakah masih memiliki tempat untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Tapi harus dilihat kondisi lokasi tersebut, berbahaya atau memungkinkan.

Baca juga: Detik-Detik Truk Tangki Nyaris Tertimbun Longsor di Sitinjau Lauik Sumbar, Disoraki Pengendara Lain

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat untuk kembali membangun rumah, akan disediakan lahan untuk mereka.

"Nanti akan ada tim teknis dari PUPR untuk mengawasi pembangunan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk jembatan, sudah diajukan nanti akan ditindaklanjuti," katanya lagi.

Suharyanto berharap untuk ke depannya saling berkoordinasi antara BMKG dan BNPB terutama terkait dengan cuaca ekstrem.

"Sabo dam apa perlu diajukan proposal lagi atau sudah masuk dalam program yang akan dilaksanakan oleh kementerian, akan dicoba diajukan lagi," ucapnya.

Sementara itu Wagub Audy menyampaikan, terkait pendataan rumah akan direalisasikan secepatnya. Masalah bantuan dari provinsi, akan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan.

"Ada beberapa bantuan akan di-stok di Provinsi Sumbar karena takutnya bantuan ini menumpuk di daerah dan takutnya rusak. Kami salurkan secara bertahap sesuai permintaan dari kabupaten/kota yang terdampak. Yang jelas bantuan ini sudah tersedia di provinsi," jelasnya.

Khusus untuk jalur Lembah Anai, tambah Audy, dalam dua hari ini sesegera mungkin sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua. Sementara untuk mobil, butuh waktu sebulan. .

Mendengar penjabaran itu, Pj Wako Padang Panjang Sonny mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan BMKG yang telah membantu penanggulangan bencana banjir lahar dingin di Padang Panjang.

Selain itu, Sonny juga menyampaikan kondisi di pengungsian sudah ditangani dengan baik. Hampir setiap saat pihaknya terus menerima bantuan dan telah diatur dengan baik.

"Kendala kami saat ini, setelah memonitoring, jumlah pengungsi ada sekitar 384 orang. Kendala yang dominan itu soal pakaian anak-anak dan orang dewasa. Kami sudah berupaya untuk menanggulanginya namun masih kurang," ungkapnya.

Kemudian, tambahnya, masalah air minum, karena ada beberapa saluran PDAM yang terputus. "Ada 1.900-an saluran ke masyarakat yang terputus," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk rumah, kerusakannya masih didata lagi karena berbagai macam tingkat kerusakan yang ada. Namun ada yang rumahnya mengalami kerusakan berat sudah tidak dapat ditempati dan sekarang masih mengungsi.

"Kami ingin mencarikan rumah kontrakan, namun untuk jangka panjang perlu didiskusikan lagi. Jumlah relokasi sangat minim. Karena Padang Panjang sangat kecil, kebanyakan lahan yang ada itu milik bersama," jelasnya.

Kemudian permohonan untuk sabo dam, ini benar-benar perlu ditanggapi dengan baik. Karena memang lokasi Padang Panjang yang berada di tengah-tengah dan berada di atas Sesar Semangko yang cukup dikhawatirkan," tuturnya.

Untuk data sementara, imbuh Sonny, warga Padang Panjang yang meninggal akibat banjir bandang ini sampai saat ini sebanyak dua orang.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News