2 Skema Relokasi Korban Banjir Bandang dan Lahar Dingin Gunung Marapi Sumbar

"Kita berharapnya jangan sampai janji-janji saja, atau kami menunggu hingga lama untuk mendapatkan bantuan," katanya.

Baca juga: Jalan Padang-Solok Tidak Bisa Dilewati Akibat Longsor Sitinjau Lauik, Novri: Macet Sejak Bandar Buat

"Semoga pemerintah segera merealisasikannya, agar kami bisa segera keluar dari posko dan melanjutkan kehidupan," harapnya.

Sementara itu, menurut Wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus, jika masyarakat di relokasi, akan ada ratusan jiwa yang harus dipindahkan.

"Khusus di Bukik Batabuah, mungkin sekitar 360 jiwa yang akan diungsikan, karena sekitar bantaran sungai masih ada beberapa rumah yang berada sekitar ratusan meter dari bantaran sungai," pungkasnya.

Rencana Relokasi Pemerintah

Pemerintah melarang kembali membuat bangunan di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah dan menjadi aliran sungai lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat memimpin Rapat Khusus Penanganan Bencana Sumatera Barat di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (16/5/2024).

Rapat ini diikuti Kepala BMKG Pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D, Wakil Gubernur, Dr. Audy Joinaldy, Kementerian PUPR, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Bupati Tanah Datar dan Agam serta unsur terkait lainnya.

Dikatakan Suharyanto, bagi warga yang bermukim di daerah yang rawan bencana akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang dipindahkan tidak hanya mendapatkan rumah tapi juga sarana untuk perkebunan.

"Kami minta semua kepala daerah agar sesegera mungkin mendata rumah warga yang terdampak banjir ini. Sekurang-kurangnya ada tiga tahapan. Pertama, rusak ringan. Kedua, rusak sedang. Ketiga, rusak berat. Ini akan kita relokasikan dengan sebaik-baiknya," kata Suharyanto, dilansir dari Kominfo Padang Panjang, Jumat (17/5/2024).

Selain itu, untuk jaringan irigasi akan diatasi Kemen PUPR. Sawah perorangan yang terkena dampak sesuai instruksi gubernur, akan dicari solusinya. 

Ini perlu dibicarakan lagi di tingkat provinsi karena memang tidak ada perbaikan sawah di tingkat pusat. Namun untuk gagal panen ada Jaslindo (asuransi-red) pada 2023, tapi 2024 tidak ada lagi lantaran anggarannya tidak ada.

"Untuk bersifat perorangan mungkin akan dibahas nanti di tingkat provinsi. Untuk yang tidak diwadahi PUPR itu biasanya diajukan, seperti jembatan putus diajukan BSP-nya," katanya.

"Atau diajukan hibah rehabilitasi rekonstruksi ke Deputi IV. Nanti dijelaskan bidang-bidang yang bisa masuk untuk yang tidak dapat tercover BNPB, dan ini Padang Panjang harus bergerak cepat," papar Suharyanto.

Namun di balik semua itu, tambahnya, utamakan dulu data masing-masing keluarga. Apakah masih memiliki tempat untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Tapi harus dilihat kondisi lokasi tersebut, berbahaya atau memungkinkan.

Baca juga: Detik-Detik Truk Tangki Nyaris Tertimbun Longsor di Sitinjau Lauik Sumbar, Disoraki Pengendara Lain

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat untuk kembali membangun rumah, akan disediakan lahan untuk mereka.

"Nanti akan ada tim teknis dari PUPR untuk mengawasi pembangunan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk jembatan, sudah diajukan nanti akan ditindaklanjuti," katanya lagi.