Fokus Penanganan Banjir dan Longsor Sumbar: Relokasi Rumah dan Mata Pencaharian Warga Terdampak

TRIBUNPADANG.COM - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat.

Percepatan tersebut dilakukan agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal ini ditekankan oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat, yang di gelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis (16/5/2024).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB dan dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.

Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya percepatan salah satunya yang dilakukan ialah penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Baca juga: UPDATE Korban Banjir Lahar Dingin dan Longsor Sumbar: 67 Meninggal, 20 Hilang, dan 40 Luka-Luka

Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.

"Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto.

Suharyanto juga mengatakan, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi.

Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.

"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi."

"Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.

Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya.

Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.

Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, Suharyanto akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan beresiko.