POPULER PADANG: BEM Sumbar Demo Kantor Gubernur dan Wawako Ekos Albar Siap Maju Pilwako

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Simak sejumlah berita populer Padang menarik dibaca setelah tayang dalam 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Pertama ada berita tentang Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) yang terdiri atas perwakilan sejumlah kampus melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (2/5/2024) sore.

 Peserta aksi menilai di Sumbar saat ini masih banyak buruh yang belum sejahtera, begitu juga guru-guru honorer yang digaji tak layak.

Kemudian, Wakil Walikota Padang Ekos Albar akhirnya menyatakan siap maju sebagai calon walikota Padang pada Pilkada tahun 2024.

Komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) kata dia juga sudah berjalan dan saat ini telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Simak berikut ini:

1. BEM Sumatera Barat Demo ke Kantor Gubernur, Tuntut Kesejahteraan Buruh dan Guru Honorer

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) yang terdiri atas perwakilan sejumlah kampus melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (2/5/2024) sore.

Massa aksi yang berjumlah sekira 100-an orang itu mulai melakukan orasi secara bergantian sejak sekira pukul 15.30 WIB.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) yang terdiri atas perwakilan sejumlah kampus melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (2/5/2024) sore.

Di antara spanduk yang dibentangkan di pagar Kantor Gubernur Sumbar bertuliskan: "Indonesia sangat kaya, tapi buruh sengsara", "UMP segini, tuntutan kerja sana sini, Mayday is not holiday".

Lalu, "Merdeka kan buruh #sumbarmadani", "Upah murah, yang benar aja, rugi dong?", "Setarakan gaji dengan kerja, kami pekerja bukan budak".

Baca juga: VIDEO Demo Buruh di Riau, Minta UMP 2023 Dinaikkan karena Biaya Hidup Mahal

Kemudian, ada juga spanduk yang bertuliskan: "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai buruh," dan "Hapus sistem kerja kontra outsourcing".

Seorang pendemo, sekaligus Presiden BEM KM Universitas Andalas (Unand), Firdaus membeberkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar untuk menuntut kesejahteraan buruh dan guru honorer.

Menurutnya, di Sumbar saat ini masih banyak buruh yang belum sejahtera, begitu juga guru-guru honorer yang digaji tak layak.

Pihaknya mengaku menemui di lapangan sejumlah swalayan yang tak menggaji karyawan dengan standar upah sesuai ketentuan.

"Beberapa swalayan mereka membungkusnya dengan label UMKM. Yang diatur Undang-undang yang dikecualikan di bawah UMP ialah usaha mikro, kecil dan menengah," kata Firdaus.

Baca juga: BEM Sumatera Barat Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Tuntut Janji Mahyeldi-Audy soal Sumbar Madani

Sedangkan, swalayan, katanya, mesti membayar upah minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Kita ada buktinya, ada yang tak sesuai UMP sekarang kami menuntut agar Pemprov Sumbar menindak tegas hal ini, apakah mereka tahu perusahaan mana yang tak sesuai dengan UMP tadi, apakah mereka berani menindaknya?," ujarnya.

Selain itu, sejumlah perusahaan, menurut pandangan BEM SB tidak mengakomodir hak-hak buruh, termasuk kepada buruh perempuan.

"Perusahaan-perusahaan juga ditemui, padahal di Undang-undang ada hak bagi ibu-ibu harus diakomodir tempat menyusui dan sebagainya, tapi itu tidak diakomodir," imbuh Firdaus.

Sementara itu, nasib guru honorer lanjut dia harus menjadi perhatian serius pemerintah, tak terkecuali di Sumbar, di daerah-daerah terpencil.

"Kita juga melihat guru-guru itu juga buruh, sekarang kita melihat sangat jauh ketimpangan antara UMP dan gaji guru honor, seperti yang kita survei gajinya ada yang hanya Rp 700 ribu perbulan. Sedangkan jam kerjanya sama," tambahnya.

Baca juga: Aliansi BEM Sumatera Barat Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Evaluasi Kinerja Gubernur dan Wakil

Ia menuturkan, massa aksi BEM SB menuntut kontribusi Pemprov Sumbar mengatasi permasalahan buruh dan guru honorer.

Untuk diketahui, massa dari Aliansi BEM SB terdiri atas beberapa kampus seperti Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP), Politeknik Negeri Padang (PNP) dan beberapa kampus lainnya.

Pada aksi unjuk rasa ini, personel kepolisian tampak berjaga di Kantor Gubernur Sumbar. (*)

"Secara moral tentu siap, karena kita sebagai orang politik yang berniat mengabdi tentu siap, tapi itu tadi, politik itu ada matematikanya. Kalau memang kita ada respon dan layak secara survei kenapa tidak," kata Ekos Albar, saat ditemui, Selasa (30/4/2024).

Menurutnya, komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) sudah berjalan dan saat ini sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Disamping itu, beberapa parpol juga, mengajukan formulir pendaftaran agar ia mendaftar sebagai calon wali kota Padang yang akan diusung parpol tersebut.

"Sebenarnya belum ada surat tugas, cuman salah satu dari Golkar sudah ada, lalu komunikasi, beberapa formulir pendaftaran diserahkan dari parpol," kata Ekos Albar.

Baca juga: Polresta Padang Bantah Lakukan Kekerasan ke Kendi Aktor Rekayasa Pencurian Klinik dr Richard Lee

Meskipun begitu, Ekos Albar menilai bahwa masih ada tugas yang harus diselesaikannya sampai 13 Mei 2024 bersama Wali Kota Padang Hendri Septa.

Selain itu, Ekos Albar menilai sebelum benar-benar memutuskan maju dan dari parpol mana tentu perlu kajian-kajian maupun survei dari lembaga kredibel.

Lanjutnya, partai itu tidak mau kalah dalam pilkada. Partai pasti akan mengusung calon terbaik dan yang akan menang pada Pilkada. 

Parpol juga mencari wali kota yang bisa menguasai dan menjalankan pemerintahan di Kota Padang. Serta melayani masyarakat kota Padang secara ikhlas dan betul-betul serius.

"kita akan bergerak mengambil keputusan apabila dilandasi dengan survei yang baik, tapi tentu survei yang kredibel, yang menjaga kaidah ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apakah saya ini layak untuk menjadi calon wali kota Padang atau tidak," katanya. (*)