Manifesto Aliansi Civitas Akademika Unand Soroti Situasi Demokrasi yang Centang Perenang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sejumlah pengajar, pegawai hingga aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas melakukan aksi unjuk rasa di depan Convention Hall pada Jumat (2/2/2024) siang.

Gerakan ini sebagai manifesto upaya penyelamatan bangsa, yang mana saat ini Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Kondisi yang terjadi diibaratkan seperti bola salju sejak satu dekade terakhir, hingga puncaknya sejumlah akademisi dan mahasiswa mencium 'bau busuk' kelahiran oligarki baru.

Akademisi dan mahasiswa menilai di tengah-tengah gejolak saat ini upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata dan bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium.

Peristiwa yang paling disoroti ialah intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelanggara pemilu dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi.

Baca juga: Bukan Pinjol, Unand Aktifkan Unit Pengumpul Zakat Bantu Mahasiswa Kesulitan Bayar UKT

Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya, Hary Efendi Iskandar dalam orasinya mengatakan bahwa turunnya kampus-kampus termasuk Universitas Andalas sebagai bukti bahwa civitas akademika punya sinyal batin yang sama bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja.

Munculnya reaksi dari kampus, ujar dia merupakan bukti bahwa masyarakat kampus punya sinyal batin yang kuat.

"Ini adalah respon spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa betul-betul nyata merasakan kegelisahan, itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya. Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan," ujar Hary.

Sebagai pelaku (aktivis) reformasi 98, ia merasa prihatin dengan proses yang telah dibangun selama ini.

"Kita ingatkan kepada presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of low, dan konstitusi," katanya.

Baca juga: 11 Hari Jelang Pemilihan Baru 60 Peserta Pemilu Kabupaten Sijunjung Mengurus STTP

Ia mengatakan, perilaku pemerintah semakin hari semakin tidak malu-malu menyatakan keberpihakan, terang-terangan menyatakan dukungan politik.

Hal itulah, ujarnya yang menyebabkan momentum menjelang dua pekan pemilihan umum (pemilu) ini praktik-praktik ketidaknetralan pemerintah semakin kasat mata.

"Sehingga kita berharap desakan moral ini mudah-mudahan mengingatkan presiden, pemerintah dari pusat hingga daerah benar-benar menyelenggarakan proses pemilu secara adil. Kalau pemilu sudah dianggap tak kredibel di awal tentu berbahaya dalam konteks legitimasi di kalangan kontestan, ini tentu bahaya ibaratnya pertandingannya tidak benar, tidak lagi fair," ujar salah seorang aktivis 98 ini.

Salah seorang orator dari mahasiswa juga meminta Presiden Jokowi untuk bersikap fair dalam pemilu 2024.

"Adalah peran kita bersama untuk mengawal penyelenggaraan pemilu berjalan baik, aparat negara bersikap netral sesuai amanat UU," ujarnya.

Baca juga: Telkomsel Dukung Unand Akselerasikan Pengembangan Ekosistem Digital dan Talenta Unggulan