Respons Jokowi Dikritik Berbagai Kampus Termasuk Unand, Sebut Semua Orang Boleh Berpendapat

TRIBUNPADANG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik sejumlah kalangan akademisi di berbagai kampus di Indonesia.

Diketahui Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini.

Awalnya sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (31/1/2024).

Sementara di Kota Padang juga terjadi gerakan serupa seperti yang digelar oleh Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas (Unand) yang mendesak Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawe dan intervensi politik.

Baca juga: Manifesto Aliansi Civitas Akademika Unand Soroti Situasi Demokrasi yang Centang Perenang

Hal itu disampaikan Civitas Akademika Unand yang terdiri dari sejumlah pengajar, pegawai hingga aktivis mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Convention Hall pada Jumat (2/2/2024) siang.

Gerakan ini sebagai manifesto upaya penyelamatan bangsa, yang mana saat ini Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Kondisi yang terjadi diibaratkan seperti bola salju sejak satu dekade terakhir, hingga puncaknya sejumlah akademisi dan mahasiswa mencium 'bau busuk' kelahiran oligarki baru.

Respons Jokowi

Terkait sikap kalangan kampus itu, sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, penyampaian pendapat seperti itu merupakan hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu.

Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Baca juga: Tingkatkan Kunjungan, Pantai Pasir Jambak Padang Kini Dilengkapi Wahana ATV, Berkuda hingga Memanah