Tak akan Ada Negosiasi, Bupati Tanah Datar Tempuh Jalur Hukum Tuntaskan Masalah 2 Sekolah Disegel

TRIBUNPADANG.COM, TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut pihaknya bakal menempuh jalur hukum menyelesaikan masalah dua sekolah disegel oleh warga mengaku pemilik lahan.

Diketahui, dua sekolah disegel pada Senin (6/11/2023) oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yakni SMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama. Penyegelan oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan ini menjadi masalah bagi banyak Kepala Daerah yang memimpin di Tanah Datar. 

"Sejak Saya menjadi Bupati, yang Saya tahu SMP Negeri 2 Batusangkar ini adalah aset Pemerintah Daerah dan telah tercatat dibuku aset. SMP Negeri 2 Batusangkar ini sudah berdiri sejak tahun 1951 dan ini tercatat sebagai aset daerah," kata bupati lewat keterangan resmi, dikutip Jumat (10/11/2023).

Dikatakan Bupati Eka Putra, persoalan antara Pemerintah Daerah dengan keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan sudah terjadi puluhan tahun dan akan selalu mencuat setiap berganti Kepala Daerah baru.

Tahun 2003 pihak yang mengaku sebagai ahli waris sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, namun gugatannya ditolak karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan.

Baca juga: 4 Hari SMP di Tanah Datar Belajar Daring Pasca Sekolah Disegel, Kepsek Tak Tahu Sampai Kapan

"Sebelumnya, tepatnya tahun 2017 pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan juga pernah menghalang-halangi masuk sekolah," katanya.

Lebih jauh Bupati Eka mengatakan bahwa sebelumnya Pemda Tanah Datar sudah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak keluarga, namun Pemda tidak bisa memenuhi keinginan pihak keluarga.

Pihak yang mengaku pemilik lahan meminta kepada Pemda untuk mensertifikatkan beberapa lahan dimana aset Pemerintah Daerah berdiri diatasnya, lalu pada lahan yang di sertifikatkan tersebut diserahkan kepada pihak ahli waris.

Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga menjelaskan bahwa tahun lalu Pemda bersama Forkopimda juga telah menyelesaikan lahan rumah dinas guru yang dipermasalahkan oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.

"Persoalan yang terjadi sejak belasan tahun lalu itu kita selesaikan dengan cara negosiasi. Alhamdulillah, atas izin Allah dan do'a dari para siswa, orang tua serta masyarakat Tanah Datar, bersama Forkopimda kita juga akan menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun ini sesegera mungkin," bebernya.

Baca juga: Spesialis Pencurian Barang-Barang Elektronik Sekolah Lintas Sumbar Beraksi Sendiri Pakai Google Maps

Namun, terkait dengan kasus SMP Negeri 2 Batusangkar dan SD Negeri 20 Baringin ini, Bupati Eka Putra menegaskan tidak akan membuka ruang untuk negosiasi lagi dengan pihak keluarga tersebut, karena terbukti hanya meredam masalah sesaat dan akan mencuat lagi suatu saat nanti.

"Jadi persoalan kali ini akan kita selesaikan melalui jalur hukum agar jelas hitam putihnya, sehingga ke depan insan pendidikan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Saya minta kepada siapapun agar institusi pendidikan jangan dipolitisir. Tidak perlu memancing di air keruh, apalagi air tersebut keruh karena kita yang mengobok-obok," tukasnya.

Pengakuan Warga Ngaku Pemilik Lahan

Purnama yang mengaku sebagai pemilik tanah mengatakan bahwa selama ini tanah tersebut statusnya dipinjamkan.