Bupati Pasaman Barat Tekankan Regulasi Daerah Selaras Nasional di Rakornas PHD 2025

TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN BARAT - Bupati Pasaman Barat, Yulianto tampil dalam ajang bergengsi Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025 yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025) malam kemarin.

Rakornas ini bukan sekadar pertemuan formal, tapi juga momentum strategis.

Pasalnya, forum tersebut mempertemukan para gubernur, bupati/wali kota, anggota legislatif hingga menteri-menteri kunci di pemerintahan, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Desa PDTT.

Yulianto menegaskan pentingnya produk hukum daerah (PHD) sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional.

“Rakornas ini menjadi momentum menyatukan persepsi pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang lahir harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar aturan di atas kertas,” katanya ketika dikonfirmasi pada Kamis (28/8/2025) sore.

Baca juga: Cerita Upiak Isil Simpan Daster dan Sandal Merah Ikonik Lagu Tak Tuntuang Sejak 8 Tahun Lalu

Menurut Yulianto, PHD tidak bisa dipandang remeh. Tanpa regulasi yang kuat, pembangunan daerah akan pincang dan sulit menjawab dinamika zaman.

“Kita ingin kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional, tapi tetap mengakar pada kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas PHD juga dimanfaatkan para kepala daerah untuk berdiskusi langsung dengan kementerian teknis.

Banyak isu krusial diangkat, mulai dari tumpang tindih regulasi hingga tantangan menyusun hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital dan ekonomi global.

Bupati Pasbar menilai forum ini sekaligus bahan evaluasi.

“Pemerintah daerah harus semakin optimal dalam merumuskan produk hukum. Ini bukan hanya soal aturan, tapi bagaimana regulasi bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” tandasnya.(*)