Setelah Demo 2 Hari, Masyarakat Air Bangis Pasaman Barat Dijanjikan Jumpa Gubernur Sumbar Hari Ini

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, hari ini, Rabu (2/8/2023), bakal ditemui oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Sebelumnya, seribu lebih warga Air Bangis mendatangi Kantor Gubernur Sumbar sejak Senin (31/7/2023) lalu dan berunjuk rasa atau demo.

Warga menuntut agar Mahyeldi datang menemui mereka untuk berdialog terkait permasalahan agraria yang selama ini terjadi di Air Bangis.

Baca juga: BREAKING NEWS: Masuki Hari ke-3, Warga Air Bangis Pasaman Barat Demo Lagi Gubernur Sumbar

Diketahui, dua hari berdemonstrasi hingga Selasa (1/8/2023), warga tak kunjung ditemui oleh Mahyeldi. Pihak Pemprov sebut Gubernur padat agenda.

Adapun kabar Mahyeldi hari ini akan menemui massa disampaikan oleh Kabiro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim pada Selasa malam.

"Terkait demo, kemarin dan hari ini (Selasa) telah diterima oleh Asisten 2, Kaban Kesbangpol, Kadis Pertanian, Kadis Kehutanan, Kadis LH dan Kasat Pol PP. Alhamdulillah telah ada kesepakatan, besok perwakilan mereka akan diterima Gubernur," katanya.

Selain itu, kabar Gubernur akan menemui masyarakat Air Bangis juga disampaikan oleh Nopaleon, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang ikut mendukung demonstrasi warga.

"Nanti masyarakat akan bertemu Gubernur dan menyampaikan tuntutan mereka," katanya, Rabu (2/8/2023).

Meski dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur, masyarakat Nagari Air Bangis hari ini akan kembali berdemo di kantor Gubernur. 

Baca juga: Kabiro Adpim Sebut Gubernur Sumbar akan Temui Perwakilan Warga Air Bangis yang Demo Besok

Napoleon mengatakan sekitar jam 11.00 WIB, masyarakat Air Bangis mulai bergerak ke kantor Gubernur.

"Akan kembali demo. Sekarang warga lagi siap-siap," katanya.

Nopaleon bilang warga tak akan mengakhiri demonstrasi ini sebelum Gubernur Sumbar membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

Ia mengatakan bahwa PSN harus dibatalkan dan itu adalah kesepakatan warga Air Bangis. Itu adalah tuntutan utama kepada Gubernur.

"Keputusannya itu. Warga sepakat akan tetap lanjut kalau tuntutan soal kehadiran PSN ini tidak ditanggapi," katanya.

Diketahui, unjuk rasa yang berlangsung ini adalah puncak dari kegelisahan masyarakat Air Bangis yang telah mengendap bertahun-tahun.

Baca juga: Sejumlah Warga Air Bangis Dilarikan ke RS Pasca Demo, Ada yang Dirujuk ke M Djamil Padang

Tuntutan Massa

Empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News