Pemko Padang Bawa Ratusan ASN ke Rakernas Apeksi di Makassar, PKS Sebut Bebani Keuangan Daerah

TRIBUNPADANG.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan memboyong ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Makassar.

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makasar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10 hingga 14 Juli 2023.

Terkait rencana tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke Rakernas Apeksi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut. 

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut.

Baca juga: Dinilai Peduli Pers, Wali Kota Padang Hendri Septa Terima Penghargaan dari PWI Sumbar

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerah pasca covid-19. 

Dia menyebut keuangan daerah akan terkuras saat ratusan ASN Pemko Padang tersebut berangkat ke makasar.

Ia mencontohkan misalnya harga tiket pesawat Padang ke Makasar saja minimal Rp 5 Juta per orang. 

Belum lagi, biaya menginap ASN di hotel minimal Rp 1,5 Juta semalam.

Lalu angka tersebut dikalikan dengan jumlah 11 camat, lalu 104 lurah serta sekitar 50 orang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

"Nginapnya empat malam, dikalikan ratusan orang, berapa nilai rupiah yang habis untuk itu?. Ini akan membebankan keuangan daerah" ujarnya.

Baca juga: Pertama Kali Pimpin Apel Satpol PP Padang, Wawako Ingatkan Jangan Mengeluh Saat Bertugas

Respons Pemko Padang