Tanggapi Kritikan PKS, Fraksi PAN: Anggaran Perjalanan Dinas Sudah Selesai Dibahas Dewan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Padang Faisal Nasir menilai kritik Fraksi PKS terkait keikutsertaan ratusan ASN Pemko Padang ke Rakernas Apeksi di Makassar tidak berlandasan.

Pasalnya anggaran perjalanan dinas bagi seluruh camat, lurah maupun pejabat eselon II organisasi perangkat daerah (OPD) sudah selesai dibahasa dewan.

"Kalau anggaran seharusnya dari awal dipersoalkan. Karena anggaran perjalanan dinas juga dibahas fraksi PKS," ujar Faisal Nasir, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Pemko Padang Bawa Ratusan ASN ke Rakernas Apeksi di Makassar, PKS Sebut Bebani Keuangan Daerah

Ia juga mempertanyakan alasan Fraksi PKS baru mempersoalkan anggaran tersebut. Seharusnya saat masih dalam pembahasan.

"Harusnya dari awal pembahasan dipertanyakan, kenapa begitu banyak berangkat? ada apa? Sebelum anggaran itu ditetapkan harusnya dipersoalkan, misalnya dibatalkan atau ditinjau ulang berapa yang perginya," ujarnya.

Sementara soal pelayanan publik yang dinilai Fraksi PKS ikut berdampak, Faisal Nasir mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan masyarakat.

"Sejauh ini tidak ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik," katanya.

Ia menambahkan, meskipun semua camat dan lurah berangkat pelayanan publik oleh pemerintah kecamatan maupun lurah tetap berjalan.

"Kalau memang ada keluhan dari masyarakat, boleh saja. Ini kan tidak ada keluhan masyarakat. Yang jadi persoalannya alasan kritik itu apa," kata Faisal Nasir.

Baca juga: Semua Camat dan Lurah akan Dibawa ke Apeksi Makassar, Pemko Padang Jamin Layan Publik Tetap Jalan

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se-Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut.

Baca juga: Plh Sekda Padang Tanggapi Kritik PKS Soal Seluruh Camat dan Lurah bakal Ikut Apeksi Makassar

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut.

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca Covid-19.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News