Semua Camat dan Lurah akan Dibawa ke Apeksi Makassar, Pemko Padang Jamin Layan Publik Tetap Jalan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Plh Sekda Padang Arfian memastikan pelayan publik masyarakat di Kota Padang tetap berjalan dan tidak terpengaruhi meskipun ratusan ASN ikut kegiatan Rakernas Apeksi di Makasar.

Kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2023 ini digelar 10-14 Juli 2023.

"Pelayanan publik tetap jalan, di kecamatan ada Sekcam, dan di kelurahan ada sekretaris lurah, tidak akan menganggu lah," ujar Arfian, Selasa (11/7/2023).

Arfian menjelaskan, pelayanan publik tetap, dibawah koordinasi Sekretaris camat (Sekcam) ataupun sekretaris lurah (Seklur)

Arfian menambahkan, kebijakan Pemko Padang memboyong camat dan lurah ini juga sebagai bentuk pengharagaan terhadap Pemerintah Kota Makasar.

Baca juga: Plh Sekda Padang Tanggapi Kritik PKS Soal Seluruh Camat dan Lurah bakal Ikut Apeksi Makassar

Sebab kata Arfian, saat kota Padang tuan rumah Rakernas Apeksi 2022 lalu, Pemerintah Kota Makasar membawa 400 orang ke Padang.

"Ini kan juga kunjungan balasan. Saat Apeksi di Padang, sekitar 400 orang dari Makasar hadir. Ini juga bentuk pengharaan Pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Kota Makasar," kata Arfian. 

Diprotes PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Peemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makasar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Seluruh Camat dan Lurah di Padang Ikut Apeksi di Makasar, Fraksi PKS: Bebani Anggaran Daerah

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut. 

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut. 

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca covid-19. (*)