Seluruh Camat dan Lurah di Padang Ikut Apeksi di Makasar, Fraksi PKS: Bebani Anggaran Daerah

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Seluruh camat dan lurah di Kota Padang ikut serta pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makasar, Sulawesi Selatan 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menyebut keuangan daerah akan terkuras saat ratusan ASN Pemko Padang tersebut berangkat ke makasar.

Ia mencontohkan misalnya harga tiket pesawat Padang ke Makasar saja minimal Rp 5 Juta per orang. 

Belum lagi, biaya menginap ASN di hotel minimal Rp 1,5 Juta semalam.

Lalu angka tersebut dikalikan dengan jumlah 11 camat, lalu 104 lurah serta sekitar 50 orang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Fraksi PKS Kritik Wali Kota Padang, Gegara Boyong Ratusan Pejabat ke Rakernas Apeksi Makassar

"Nginapnya empat malam, dikalikan ratusan orang, berapa nilai rupiah yang habis untuk itu?. Ini akan membebankan keuangan daerah" ujar Djunaidy Hendry, Selasa (11/7/2023)

Djunaidy Hendry menilai Wali Kota harusnya hanya membawa tiga atau empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang saja.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Peemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makasar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Padi Reborn Bakal Tampil di Jam Gadang Bukittinggi, Gratis dan Terbuka untuk Umum

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut. 

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut. 

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca covid-19. (*)